DPR Dukung PTM Gunakan Testing Dan Vaksinasi

SinPo.id -?Melihat kondisi Indonesia saat ini yang masih harus menghadapi pandemi Covid-19, Pemerintah didorong untuk memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM).?

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan, kebijakan PTM tersebut sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas SDM Indonesia beberapa tahun ke depan.?

Oleh karena itu, dirinya menyebut pelaksanaan PTM harus didukung oleh semua pihak, terutama lintas kementerian lembaga yang ada.

"Sekarang kan sudah ada Surat Edaran No. 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka. Dalam surat edaran tersebut ditekankan pentingnya PTM berbasis protokol kesehatan yang ketat. Protokol kesehatan ini yang perlu diperkuat sehingga dalam tataran implementasi dapat melindungi seluruh peserta didik, guru, dan tenaga pendukung lainnya," kata Saleh kepada SinPo, Selasa (12/0).

Diakuinya, bahwa pelaksanaan PTM tidak mudah. Ia mengimbau, sudah semestinya dipastikan bahwa mereka yang mengikuti PTM harus aman, sehat, dan terhindar dari covid-19. Salah satu cara, lanjut dia, yang bisa dilakukan adalah dengan melaksanakan testing secara reguler kepada siswa, guru, dan tenaga administrasi lainnya.?

"Setidaknya, guru, anak didik, dan staf administrasi ditest minimal sekali atau dua kali dalam dua minggu. Agar tidak terlalu mahal dan tidak memakan waktu lama, maka testing dilakukan dengan rapid antigen. Dengan begitu, penularan covid-19 di sekolah dan perguruan tinggi dapat dipantau dengan baik," ujar dia.?

Ketua Fraksi PAN DPR itu menyampaikan, peserta didik yang mengikuti PTM harus diprioritaskan untuk mendapatkan vaksinasi. Menurutnya, anak-anak sekolah yang berumur 12 tahun ke atas, sudah semestinya mendapat prioritas.?

Tentu, ia menilai, hal itu sangat baik jika kemudian setiap sekolah melaksanakan vaksinasi bagi seluruh siswanya yang memenuhi persyaratan.

"Kalau sekarang, vaksin yang tersedia adalah vaksin untuk 12 tahun ke atas. Nah, harus dipastikan bahwa anak 12 tahun sampai anak kuliahan sudah divaksin. Mereka harus menjadi target utama pelaksan?an vaksinasi nasional," ucap Wakil Ketua MKD tersebut.?

Dalam konteks ini, kementerian kesehatan melalui Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) dituntut untuk melaksanakan kerjasama dengan kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.?

Ia mengatakan, kerjasama tersebut fokus utamanya pada dua hal, yaitu pelaksanaan testing? dan vaksinasi. Kerjasama ini sangat penting untuk mempercepat pencapaian target pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi terutama menjelang akhir tahun ini.?

"Setahu saya, kemenkes itu memiliki anggaran yang cukup untuk melaksanakan testing dan vaksinasi. Bahkan, karena kasus saat ini sedang mereda, diperkirakan stock antigen yang dimiliki kemenkes lebih dari cukup. Sudah saatnya pelaksanaan testing diarahkan ke sekolah-sekolah dan perguruan-perguruan tinggi," tutur?
Anggota DPR dari dapil Sumut II itu.