Vanuatu Singgung HAM Di Papua, Ini Jawaban Menohok Indonesia

SinPo.id - Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman kembali menyinggung perlakuan Indonesia terhadap masyarakat Papua dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Hal tersebut disampaikan dalam pidato virtual di Sidang ke-76 Majelis Umum PBB di New York. 

"Pelanggaran hak asasi manusia terjadi secara luas di seluruh dunia. Di wilayah saya, masyarakat adat Papua Barat terus menderita pelanggaran hak asasi manusia," kata Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman Weibur dalam pidatonya di Sidang Umum PBB, Minggu (26/9).

Penyataan PM Vanuatu itu langsung dibantah oleh Indonesia, yang sekali lagi menuding adanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua Barat. 

Bantahan tersebut disampaikan Sekretaris Ketiga PTRI New York Sindy Nur Fitri yang mengatakan Vanuatu sedang mencoba mengesankan dunia dengan kepeduliannya terhadap masalah hak asasi manusia. 

Namun menurutnya versi HAM Vanuatu menyimpang, dan tidak menyinggung mengenai aksi keji dan teror yang dilakukan grup separatis kriminal bersenjata.

"Kenyataannya, versi HAM mereka dipelintir dan tidak disebutkan tindakan teror yang tidak manusiawi dan keji yang dilakukan oleh kelompok kriminal separatis bersenjata," Kata Sindy dalam tayangan YouTube Kementerian Luar Negeri, Minggu (26/9). 

"Kami menolak keras tuduhan keliru dan tak berdasar serta misrepresentasi yang terus disuarakan Vanuatu. Mereka menciptakan harapan kosong dan keliru, dan juga terus mengobarkan konflik," ujar Sindy. 

Vanuatu disebut secara sengaja menutup mata saat kelompok separatis di Papua Barat membunuh warga sipil, termasuk perawat, tenaga kesehatan, guru, pekerja konstruksi, dan aparat penegak hukum.

"Ketika pekerja konstruksi yang tidak bersalah dibunuh secara brutal mengapa Vanuatu memilih untuk diam? Ketika para guru dibunuh tanpa ampun mengapa Vanuatu memilih untuk diam? Ketika fasilitas umum yang dibangun untuk rakyat di Papua dihancurkan mengapa Vanuatu sekali lagi memilih untuk bungkam?" ucap Sindy.

"Ini melanggar tujuan dan prinsip Piagam PBB dan bertentangan dengan Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional tentang Hubungan Persahabatan dan Kerjasama Antar Negara," tuturnya.

Mengenai persoalan HAM, Sindy mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang menghormati Supremasi Hukum dan keadilan sosial. Ia menegaskan Pemerintah Indonesia selama ini terus berkomitmen mendorong dan melindungi HAM dan Masyarakatnya di perlakukan yang sama.

"Seluruh masyarakat Indonesia diperlakukan sama, terlepas dari latar belakang sosial budaya, agama, atau perekonomiannya," pungkas Sindy.