DPR : Pemerintah Kedepankan Aspek Kehati - Hatian Dalam Pelaksanaan APBN
sinpo, Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan mengingatkan, saat ini APBN Indonesia sedang mengalami tekanan fiskal akibat dari situasi ekonomi global yang belum stabil.
Menurutnya, situasi global yang tak menentu itu diakibatkan oleh kebijakan moneter AS, situasi krisis di Semenanjung Teluk, penurunan harga minyak dunia yang menyebabkan defisit pada APBN-P 2016 mencapai 2,42 persen dari PDB, dan faktor lainnya.
"Kita mengharapkan ke depannya, dan yang dinginkan oleh semua fraksi DPR, tentunya ada aspek kehati-hatian atau prudent dari pemerintah. Apalagi di tengah tekanan terhadap fiskal Indonesia yang belum mereda," paparnya
ia menyampaikan bahwa situasi ekonomi yang kurang bersahabat ini, bukan menjadi salah pemerintah. Melainkan situasi ekonomi global yang memberikan tekanan kepada fiskal Indonesia. Sehingga, DPR dan pemerintah harus bersama-sama mencari solusi, tanpa mencari pembenaran masing-masing. Menurutnya, pada tanggapan pelaksanaan APBN 2016 ini, pemerintah dinilai sudah mengakomodir pandangan seluruh fraksi.
"Saya mengapresiasi pemerintah yang telah mengakomodasi dan menjawab semua pertanyaan dari seluruh fraksi. Sehingga situasinya menjadi solutif, bukan situasi pembenaran. Dengan menjawab seluruh pandangan fraksi yang melakukan pengkritisan dan perbaikan terhadap pertanggungjawaban APBN 2016, Pimpinan DPR RI mengapresiasi sikap akomodatif pemerintah itu," lanjutnya
Sementara itu , Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam pidatonya menjelaskan, pada tahun 2016, perekonomian dunia masih belum menunjukkan pemulihan dan masih mengalami tekanan perlemahan, terlihat dari masih rendahnya harga komoditas pertambangan dan perkebunan, dan rendahnya volume perdagangan dunia. Kondisi ini, sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia dan pendapatan negara.
"Kondisi perlambatan ekonomi global pada tahun 2016 sangat mempengaruhi proyeksi asumsi-asumsi APBN, terutama sisi pendapatan perpajakan. Oleh karena itu, untuk mengembalikan kredibilitas APBN, pemerintah melakukan penyesuaian terhadap target pendapatan dan belanja pada APBN TA 2016," kata Menkeu
Menkeu melanjutkan bahwa konsolidasi fiskal itu, tercermin dari perubahan target pendapatan negara, mempertajam belanja negara sesuai prioritas pembangunan dan peningkatan efisiensi belanja negara dan pengelolaan pembiayaan anggaran dan utang negara secara hati-hati dan bertanggung jawab sesuai prinsip-prinsip pengelolaan utang yang baik, agar tidak membahayakan perekonomian dan membebani generasi yang akan datang.
Disisi lain, Taufik kembali mengingatkan kepada pemerintah untuk menggunakan utang negara untuk hal-hal yang bersifat produktif, dan menerapkan aspek kehati-hatian
"Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2016 ini juga menjadi salah satu bahan dalam penyusunan RAPBN 2018 yang saat ini sedang disusun DPR dan pemerintah," tutupnya
