Jokowi Bangun Pos Perbatasan Megah, Fahri Hamzah: Tak Ada Gunanya

sinpo, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik pembangunan wilayah perbatasan yang masih sebatas pada pembangunan fisik.

Menurutnya, pos perbatasan yang megah  tidak akan ada gunanya apabila tidak dibarengi oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat."Saya apresiasi Presiden membangun kedaulatan dalam pembangunan fisik. Tapi selama ada ketimpangan, terutama dengan Malaysia dan negara yang lebih maju dari kita, maka pos perbatasan itu tidak ada gunanya," tuturnya

Fahri pun selain sebagai Wakil Ketua DPR, juga hadir sebagai Ketua Tim Pengawas Perbatasan DPR RI."Karena apapun, kalau yang di sana (negara tetangga) lebih sejahtera, rumah sakit lebih dekat, ya pindah orang, bahkan bisa pindah kewarganegaraan," ujarnya

Fahri juga mengingatkan bahwa garis perbatasan Indonesia mencapai jutaan kilometer.Percuma apabila hanya membangun pos perbatasan megah di sejumlah titik tanpa dibarengi penjagaan yang ketat diperbatasan lainnya."Pintu tikus itu jumlahnya ribuan, pintu resmi sepuluh," ucap Fahri.

Fahri menilai, belum optimalnya pembangunan wilayah perbatasan karena koordinasi yang kurang maksimal antara kementerian dan lembaga.Ia mengusulkan agar BNPP Kemendagri menjadi kementerian sendiri yang bertugas mengelola wilayah perbatasan."Sebab, kami lihat BNPP ini lingkup pekerjaannya terlalu besar. Mengkoordinir 18 kementerian, lebih dari setengah kabinet. Ada 14 provinsi, ratusan daerah tingkat dua dan ribuan kecamatan," ucap Fahri.