Data Pribadi Bocor Tunjukan Negara Lemah Lindungi Identitas Warga

SinPo.id - Runtutan kejadian adanya kebocoran data pribadi telah menjadi persoalan yang kerap muncul tahun ini. Mulai dari bulan Mei lalu, data yang diduga milik peserta BPJS dijual di internet. 

Kemudian, pada Juli 2021, penjualan data diduga milik nasabah BRI Life sempat beredar di media sosial dan jutaan data pengguna aplikasi e-HAC yang dirilis Kemenkes diduga bocor di Internet. 

Hal ini menjadi sorotan banyak pihak, termasuk Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet. Ia menyebut agar Kemenkominfo lebih serius dalam menangani kasus kebocoran data peribadi tersebut. 

Selain itu, ia menegaskan agar permasalahan segera diselesaikan. 

"Memperbaiki berbagai persoalan penyebab kebocoran data pribadi di internet yang belakangan semakin sering terjadi, serta pemerintah harus mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam menjamin keamanan data pribadi. Sebab, jika pemerintah lemah dalam melindungi data pribadi penduduknya, maka menunjukkan negara lemah dalam hal memberikan perlindungan terhadap identitas pribadi warganya," kata Bamsoet kepada wartawan, Senin (6/9).

Politisi Partai Golkar ini juga meminta pemerintah bersama DPR RI untuk segera merampungkan pembahasan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Sebab menurutnya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi sebuah keniscayaan dan mendesak untuk disahkan dan untuk memastikan data pribadi warga negara Indonesia terhadap privasi dan perlindungannya.

Ia pun mengimbau agar pemerintah lebih memperhatikan tingkat keamanan data pribadi pengguna aplikasi disamping terus berupaya meningkatkan sistem keamanan di berbagai penyelenggara sistem elektronik yang digunakan publik. 

"Disamping menindak tegas para pelaku kejahatan digital agar menimbulkan efek jera. Mengingat, dengan banyaknya kasus kebocoran data menimbulkan ketakutan publik serta menandakan kedaulatan data pribadi warga negara terancam," ucapnya.