DPR Sayangkan Kebocoran Data Berulang, Kali Ini Di eHAC

Laporan: Vera
Rabu, 01 September 2021 | 21:03 WIB
Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Iqbal/dpr.go.id
Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Iqbal/dpr.go.id

SinPo.id - Aplikasi Electronic Health Alert Card atau eHAC diduga mengalami kebocoran data pengguna.

Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Iqbal pun menyayangkan adanya dugaan kebocoran data pengguna eHAC tersebut.

“Kami kembali menyayangkan adanya dugaan kebocoran data dari aplikasi milik pemerintah. Kali ini, aplikasi yang diduga data bocor adalah aplikasi Electronic Health Alert Card (eHAC). Setidaknya ada 1,3 juta pengguna aplikasi milik Kementerian Keseharan RI ini yang terdampak kebocoran data,” ujar Iqbal, Rabu (1/9).

Dia memapatkan, data yang bocor meliputi ID pengguna yang berisi nomor kartu tanda penduduk (KTP), paspor serta data dari hasil tes Covid-19, alamat, nomor telepon dan nomor peserta rumah sakit, nama lengkap, tanggal lahir, pekerjaan, dan foto, serta sejumlah data penting lainnya. 

Iqbal menilai, kebocoran data pribadi di aplikasi milik pemerintah ini merupakan bentuk keteledoran dan kurang bertanggungjawabnya pemerintah, apalagi kebocoran data ini bukan kali ini saja.

“Sebelumnya data 2 juta nasabah asuransi BRI Life bocor dan dijual secara online, lalu Mei 2021 data pribadi 279 penduduk Indonesia dari BPJS Kesehatan. Tindak lanjut dan laporan penyelidikannya juga belum jelas,” papar dia.

Sekretaris Fraksi PPP MPR RI ini berujar, kasus kebocoran data pribadi masyarakat Indonesia ini tidak bisa dianggap enteng. 

“Masyarakat rugi berkali-kali karena kasus kebocoran data ini. Dalam kasus kebocoran data dari eHAC, Kementerian Kesehatan RI dan pihak terkait harus meminta maaf kepada publik atas terjadinya kasus ini, bukan hanya mencari siapa yang bersalah,” ucap Iqbal.

Dia menegaskan, adanya kasus kebocoran data pribadi di website pemerintah maupun perusahaan BUMN membuat masyarakat terkena dampaknya, baik secara materi maupun non-materi. 

“Oleh karena itu, kami minta pemerintah maupun perusahaan BUMN terus memperkuat sistem keamanan data. Sistem keamanan data yang lemah bisa mengundang kejahatan siber seperti penipuan online dan lainnya,” jelas Iqbal.sinpo

Komentar: