Ketua Banggar DPR Apresiasi Kontribusi BI dan Pemerintah

SinPo.id - Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) kembali sepakat untuk berbagai beban dalam penanganan pandemi Covid-19. Keputusan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) jilid ketiga.

BI dipastikan akan kembali membeli surat berharga negara (SBN) yang diterbitkan sekaligus menanggung biayanya, seperti yang sudah dilakukan bank sentral dalam dua tahun terakhir.

Dalam hal itu Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah mengapresiasi kerja kolaboratif antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dalam rangka berbagi beban utang bersama (burden sharing) khususnya dalam menyerap Surat Berharga Negara (SBN). 

“Makanya saya katakan, saya berterima kasih kepada Gubernur Bank Indonesia, atas kontribusinya yang nyata meringankan beban fiskal kami, meringankan beban fiskal kita,” kata Said di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/8). 

Said mengatakan ruang gerak fiskal Pemerintah akan semakin lebar.

“40 triliun itu bukan barang kecil, itu akan sangat membantu kami. Beban bunga yang akan ditanggung oleh pemerintah dan ketika ada burden sharing, pada titik itu sekitar 215 - 240 triliunan di 2022. Maka, ruang gerak fiskal pemerintah akan semakin lebar,” tuturnya. 

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian ini juga menjelaskan dampak burden sharing terhadap fiskal APBN, membuat beban bunga utang Indonesia semakin rendah.

“Dampaknya yang pertama terhadap fiskal APBN kita, sehingga beban bunga utang kita semakin rendah. Kalo kemudian itu tidak ada burden sharing, itu debt service ratio kita bisa sampai 2.56 di tahun 2022. Tapi dengan burden sharing, itu sekitar 2.29 luar biasa pastilah tidak mungkin tidak,” terang Said. 

Said juga memastikan bahwa kesepakatan dalam hal burden sharing atau berbagi beban tidak akan mengurangi independensi BI sebagai bank sentral.

“Bahwa dinyatakan nanti ada kekhawatiran nanti BI tidak independent, tidak, BI tetap independent,” tegas Said.