Agar Bisa Divaksin, Puluhan Transgender Buat E-KTP

SinPo.id - Agar bisa divaksin, puluhan transgender mengikuti proses pembuatan kartu tanda penduduk elektronik di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil DKI Jakarta.

Mayoritas transgender yang tak memiliki KTP ini merupakan warga urban dari luar daerah yang menetap di Jakarta selama puluhan tahun, namun tak memiliki KTP elektronik.

Selain vaksin, dengan adanya KTP elektronik ini, diharapkan kaum transgender yang kebanyakan tingkat ekonominya menengah kebawah ini juga dapat memperoleh bantuan sosial atau BPJS.

Atas adanya rekomendasi dari Kemendagri sebagai bentuk upaya percepatan vaksin, puluhan transgender melakukan pembuatan KTP elektronik di kantor Dinas Dukcapil DKI Jakarta di jalan S Parman, Jakarta Barat, siang tadi, Jumat (13/8).

Para transgender ini mayoritas tak memiliki KTP terbentur perbedaan fisik dan status gender pada saat didata.

Berkat rekomendasi Kemendagri, kini kepengurusan KTP elektronik terhadap kaum transgender ini mulai diperlonggar.

Namun, status gender pada data kependudukan tetap sesuai dengan data-data pendukung. Kecuali jika ada surat putusan dari pengadilan terkait perubahan gender.

"Kita ada aplikasi bekerjasama dengan dirjen dukcapil se-Indonesia, database se-indonesia, jadi intinya kalau dia ada kebohongan kalau dia belum ada e-KTP, kita bisa liat dari situ," ujar Kasi Kependudukan Rentan Dukcapil Pemprov DKI Jakarta, Achmad Sofyan, di Jakarta, Jumat (13/8).

Sejauh ini, Dinas Dukcapil DKI Jakarta telah menerima sebanyak 50 pendaftar dari kaum transgender.

Namun menurut ketua Perhimpunan Waria Indonesia, Yuli masih ada sebanyak 500 waria yang masih belum memiliki KTP elektronik.

Selain vaksinasi, rekomendasi pembuatan KTP elektronik ini diharapkan para kaum transgender ini juga dapat memiliki hak layanan sosial lainnya seperti BPJS dan bantuan sosial dari pemerintah.

Lantaran, mayoritas kaum transgender di Jabodetabek merupakan warga dengan tingkat ekonomi menengah kebawah yang juga sangat terdampak pandemi virus Covid-19.