Anggota Fraksi PDIP: Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen Cuma Klaim

SinPo.id - Diluar dugaan pertumbuhan ekonomi kuartal II-2021 sebesar 7,07 persen yang disebut pemerintah sebagai langkah perbaikan justru tidak disepakati partai koalisi utama Presiden Joko Widodo, yaitu PDI Perjuangan (PDIP).

Perbaikan ekonomi hanya dilihat dari besaran growth di kuartal II itu sekedar klaim pemerintah. Karena pertumbuhan tersebut tidak selaras dengan kondisi riil di lapangan saat ini.

Anggota DPR RI fraksi PDIP, Darmadi Durianto menyebut pengumuman pertumbuhan ekonomi tersebut bisa membuat publik bertanya-tanya.

Karena fakta dan kondisi riil jauh berbeda dengan apa yang di klaim pemerintah dalam hal ini tim ekonomi Jokowi.

"Angkanya benar tapi bisa membuat masyarakat bertanya-tanya mengenai kebenaran angka tersebut karena masyarakat membandingkannya dengan situasi saat ini," ujar Darmadi dalam keterangan tertulis dikutip dari RMOLID, Jumat (6/8).

Menurut Darmadi, secara teori pertumbuhan ekonomi, dirinya sepakat jika pertumbuhan ekonomi keuartal II-2021 mengalami lonjakan yang tinggi. Karena ia melihat perbandingan dari pertumbuhan ekonomi yang timbuh hingga 7,07 persen adalah kuartal II-2020, yang justru terkontraksi hingga minus (-) 5,32 persen.

"Ya pasti bertumbuh. Menurut saya ini capaian yang lumayan 7,07 persen year on year (yoy). Jika dibandingkan dengan kuartal II-2020 pasti naik banyak karena 2020 lagi kontraksi di kuartal yang pertumbuhan ekonominya mati -5.32 persen," katanya.

Darmadi mengingatkan agar sektor usaha mencermati secara jernih dibalik klaim pemerintah soal pertumbuhan ekonomi yang tumbuh 7 persen. Menurutnya ini penting agar sektor usaha tidak terjebak pada fatamorgana pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2020.

"Perusahaan harus hati-hati menyusun business plan. Jangan merasa pertumbuhan ekonomi 7 persen itu membuat pelaku usaha membuat asumsi yang ambisius," tegasnya.

Darmadi menyadari bahwa  angka pertumbuhan ekonomi tersebut sebagai langkah Pemerintah membangkitkan optimisme publik.

Hanya saja, kata dia, jika niat tersebut tidak dibarengi pencerahan yang memadai justru akan blunder nantinya.

"Pemerintah harus memberikan data dengan penjelasan yang jelas supaya tidak menciptakan  persepsi yang salah. Penjelasan kondisi ekonomi nyatanya lagi tidak baik karena pandemi Covid-19 menciptakan ketidakpastian di bidang ekonomi," ucapnya.

Lanjut Darmadi,  pertumbuhan ekonomi tersebut bertolak belakang dengan nalar publik yang tengah mengalami kesulitan ekonomi saat ini.

Sehingga masyarakat menduga pemerintah melakukan pembohongan, meskipun angka perttumbuhan 7 persen tersebut datanya akurat.

Sebab di satu sisi, Darmadi berkaca pada kondisi ekonomi sebelumnya yanga mana membuat klaim pemerintah terhadap pertumbuhan 7 persen pada kuartal II-2021 sulit diuji validitasnya.

"Juli, Agustus, September (masuk) triwulan ketiga pertumbuhan ekonomi kita memburuk. Tapi Diumumkan 7.07 persen. Jelas ini artinya masyarakat merasa dibohongin," tutup Darmadi.