DPR Minta Pemerintah Evaluasi PPKM Berbasis Level
SinPo.id - Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4 akan berakhir pada hari ini, Senin (2/8). Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta agar adanya evaluasi atas kebijakan tersebut menggunakan indikator standar Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO.
Mufida menyebut beberapa indikator yang bisa digunakan adalah tingkat positive rate dibawah 5 persen, angka BOR di bawah 60 persen, standar test 1:1000 per pekan untuk positive rate 5 persen dan harus meningkat angka test jika positive rate jauh di atas 5 persen.
"Per 1 Agustus 2021 positive rate kita masih 27,28 persen. Masih pada kisaran yang sama pada saat pemberlakukan PPKM Darurat. Dengan angka positif rate masing tinggi target testing juga harus naik menjadi 20:1000 per pekan. Semua indikator ini bisa jadi bahan evaluasi PPKM berbasis level," Kata Mufida dalam keterangan tertulis yang diterima Sinpo, di Jakarta, Senin (2/8).
Mufida juga menuturkan pemerataan vaksinasi harus menjadi perhatian serius Pemerintah. Berdasarkan data saat ini jumlah penduduk yang sudah menerima vaksinasi dosis kedua
sebanyak 20.534.823 orang atau 9,86 persen dari target sasaran vaksinasi sebanyak 208.265.720.
Sehingga mufida mengingatkan target tercapainya minimal 70 persen vaksinasi dapat tercapai pada akhir 2021.
"Sekarang sudah masuk bulan Agustus. Kendala terbesar kita masih soal ketersediaan. Pemerintah harus menggenjot berbagai skema pengadaan vaksin jika ingin tercapai target kekebalan kelompok sampai akhir tahun. Lalu apa kabar vaksin Merah Putih? Komisi IX sudah bulat berikan dukungan apapun yang dibutuhkan untuk vaksin Merah Putih guna membantu percepatan target vaksinasi nasional," ujar Mufida.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menyampaikan bahwa saat ini masih banyak daerah terutama di luar Jawa yang belum banyak menerima vaksin karena akibat keterbatasan.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per hari ini, masih ada 20 persen tenaga kesehatan yang belum mendapatkan vaksinasi Covid-19. Di Maluku, angkanya sekitar 15 persen. Padahal, papar Mufida, angka kenaikan kasus di luar Jawa cukup tinggi dalam dua pekan terakhir.
"Kenaikan kasus di luar Jawa dari 1-26 Juli mencapai 216 persen. Ini sudah menjadi peringatan. Segera genjot pengadaan vaksin dan lakukan pemerataan vaksinasi secara nasional," ungkap dia.
Mufida juga meminta agar bantuan sosial kepada masyarakat yang sudah mulai cair dikawal agar masyarakat lebih tenang jika ada kebijakan perpanjangan mobilitas warga di daerahnya.
"Bantuan sosial ini penting dan harus dikawal agar tidak terulang penyelewengan yang terjadi pada waktu lalu, rakyat butuh dukungan bantuan sosial jika misalnya masih akan diperpanjang larangan mobilitas," tutur Mufida.
