Ketua DPR Minta Pemerintah Sampaikan Hasil Evaluasi PPKM Darurat

Laporan: Vera
Sabtu, 17 Juli 2021 | 11:21 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani/Instagram @puanmaharaniri
Ketua DPR RI Puan Maharani/Instagram @puanmaharaniri

SinPo.id - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah menyampaikan hasil evaluasi PPKM Darurat 3-20 Juli 2021.

Menurut Puan, hasil evaluasi ini penting diketahui masyarakat sebagai pihak yang merasakan dampak  kebijakan ini.

“Pemerintah harus segera menentukan langkah kedepan PPKM Darurat yang akan berakhir 20 juli, sehingga ada gambaran masyarakat dalam merencanakan aktifitasnya,” ucap Puan, Sabtu 17 Juli 2021.

Mantan Menko PMK ini melanjutkan, setelah pemerintah menyampaikan kekurangan PPKM Darurat periode pertama, barulah pemerintah mengumumkan perpanjangannya. Pengumuman perpanjangan tersebut harus disertai alasan yang bisa diterima masyarakat.

“Lalu juga harus dipaparkan apa saja dampak positif PPKM Darurat yang sudah dirasakan hingga saat ini. Meski dampak positifnya katakanlah masih kecil, tetap harus disampaikan agar masyarakat yakin kita sudah di jalan yang benar, ” ucap alumnus Universitas Indonesia ini.

Menurut Puan, membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah lewat komunikasi yang baik, saat-saat ini adalah hal yang paling krusial agar PPKM Darurat berikutnya bisa berjalan efektif. Pemerintah jangan sampai menyia-nyiakan kepercayaan rakyat ini.

 “Perlu membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.  Bahwa ada dampak  nyata  PPKM Darurat ini  meski kasus masih fluktuatif. Hal ini akan meningkatkan kepatuhan masyarakat selama PPKM darurat termasuk perpanjangannya,”ujar perempuan pertama yang menjadi ketua DPR RI ini.

Selain evaluasi, menurut Puan, pemerintah harus menjelaskan langkah-langkah PPKM Darurat berikutnya.

“Misalnya akan ada  sistem monitoring yang akurat berdasar teknologi digital per daerah, pelaksanaan testing yang lebih masif untuk tentukan langkah kedepan, penambah kamar rumah sakit dan isoman serta menggenjot pelaksanaan Vaksinasi,” tutur Puan.

Soal penyelamatan rakyat ini, Puan kembali menyoroti, masih rendahnya serapan anggaran penanganan Covid-19.

Menurut dia, hal ini tidak sepatutnya terjadi ketika keselamatan rakyat benar-benar menjadi landasan gerak para pemangku kebijakan.

Refocusing anggaran harus diarahkan untuk menyelamatkan nyawa rakyat di situasi kedaruratan seperti sekarang,” kata Puan.

Menurut Puan, anggaran penanganan Covid-19 perlu segera diserap untuk belanja hal-hal yang mendesak, seperti pembukaan rumah sakit darurat dan layanan telemedicine bagi pasien isoman. 

“Di situasi seperti ini, semangat gotong royong harus dicontohkan dengan nyata oleh pemerintah pusat dan daerah, tanpa harus saling tunggu apalagi lempar tanggung jawab,” tutup Puan.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI