PAN Minta RS Khusus Pejabat, Pengamat: Keblinger Tidak Sensitif Penderitaan Rakyat

SinPo.id - Permintaan rumah sakit khusus untuk anggota dewan dan pejabat sebagai pernyataan yang kebelinger dan tidak sensitif dengan kesulitan rakyat.

Demikian tegas Direktur  eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, menanggapi pernyataan  Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Rosaline Irene Rumaseuw,  meminta pemerintah menyediakan rumah sakit khusus anggota DPR dan pejabat.

"Inilah pejabat yang tidak sensitif dengan kesulitan dan penderitaan rakyat, banyak orang yang sedang berjuang melawan Covid-19, namun disaat yang sama ada pejabat yang bicara hal yang tak sepantasnya," tegas Ujang kepada SinPo, Senin (12/7).

"Rakyat sedang berjibaku melawan Covid-19 dan setiap hari berguguran. Namun disaat yang sama pejabatnya bicara hal yang keblinger, ingin privilege," tambah Ujang. 

Kata Ujang, Negara ini milik rakyat Indonesia bukan hanya milik pejabat yang terus meminta fasilitas khusus.

Ia menyampaikan, harusnya pernyataan tersebut tidak keluar dari mulut anggota DPR RI, disaat pandemi seperti ini, dimana rakyat banyak yang berguguran karena Covid - 19. 

"Disaat pandemi seperti saat ini. Disaat rakyat satu persatu berguguran karena Covidd-19. Mestinya pernyataan tersebut tak keluar dari mulut anggota DPR," ujar Ujang. 

Ujang menambahkan, bahwa pembuatan rumah sakit khusus pejabat itu tidak ada urgensinya untuk dilaksanakan, malah akan menambah beban keuangan Negara. 

Disaat utang Negara yang semakin menggunung dan APBN yang minus, menurut Ujang, harusnya pejabat tersebut sadar diri, karena permintaan tersebut hanya akan menambah rasa ketidakadilan. 

"Tak ada urgensinya sama sekali. Malah menambah beban keuangan negara. Utang negara yang menggunung dan APBN yang minus harusnya mereka sadar diri. Dan juga akan menambah rasa benci rakyat pada mereka. Karena akan menciptakan ketidakadilan," demikian Ujang.