Keluar Permenkes Vaksin Berbayar, Fraksi PKS: Janji Jokowi Tidak Konsisten!
SinPo.id - Pemberian vaksin harus dipastikan gratis untuk masyarakat. Ini adalah janji Presiden Joko Widodo pada pertengahan Desember 2020.
Namun, tiba tiba Menteri Kesehatan menerbitkan Permenkes No. 19 Tahun 2021 sebagai perubahan kedua Permenkes No. 10/2021 tentang pelaksanaan vaksinasi.
Dalam Permenkes 19 Tahun 2021 diatur vaksinasi gotong royong bisa diberikan kepada individu dan biaya dibebankan kepada yang bersangkutan atau vaksin berbayar.
Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati menyebut, kebijakan tersebut membuktikan bahwa pemerintah yang dinahkodai Presiden Jokowi tidak konsisten.
"Kami beri catatan pemerintah sering sekali berubah regulasi, sehingga sekarang muncul vaksin berbayar," papar Mufida dalam keterangannya, Senin (12/7).
Mufida menjelaskan, kebijakan vaksin gratis adalah untuk mempercepat target vaksinasi nasional. Termasuk sebelumnya program vaksinasi gotong royong yang ditanggung perusahaan dan gratis untuk karyawan.
Anggota F-PKS DPR RI ini menyebut tantangan mempercepat vaksinasi cukup banyak. Target satu juta vaksin per hari belum bisa terealisasi secara konsisten.
Belum lagi pekerjaan rumah untuk meyakinkan masyarakat agar bersedia divaksin. Sehingga lebih baik fokus pada perbaikan program vaksinasi nasional dibanding memunculkan opsi vaksin berbayar.
"Tantangan vaksinasi gratis kita banyak sehingga adanya vaksinasi berbayar bisa mempengaruhi program vaksinasi nasional. Fokus pada target vaksinasi nasional yang masih banyak perlu perbaikan," ujar Mufida.
Mufida meminta fokus vaksinasi nasional dilakukan lebih gencar dengan inovasi. Salah satunya dengan mendatangi langsung masyarakat. Dan memperbanyak tenaga vaksinator serta menambah kuota vaksin di daerah-daerah.
"Adanya layanan mobile vaksin di DKI misalnya bisa ditiru di daerah lain. Sekarang kita yang harus mendatangi masyarakat. Kita berkejaran dengan waktu dengan munculnya beberapa varian dan Fayankes kewalahan, vaksinasi harus digenjot," papar dia.
Partisipasi publik masyarakat bisa ditingkatkan untuk percepatan vaksin program nasional ini. Misalnya dengan kerjasama pesantren, komunitas, paguyuban, dan kumpulan kumpulan masyarakat lainnya. Banyak yang masih harus dilaksanakan untuk kesuksesan program vaksin gratis untuk rakyat.
"Kami minta agar pemerintah hendaknya tidak berbisnis dengan rakyat di tengah Pandemi yang semakin berat ini,” tegasnya.
