Moeldoko Sebut Pemerintah Tak Anti Kritik?
SinPo.id - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengajak masyarakat untuk tidak terlalu pesimistis dan meragukan kemampuan Indonesia untuk keluar dari krisis Covid-19.
Sebaliknya, mantan Panglima TNI ini mendorong masyarakat menyatukan daya dan kekuatan dalam mencari solusi di masa sulit ini.
"Dalam hal apapun pesimisme tidak akan pernah membuat masalah terselesaikan. Pesimisme membuat otak kreatif kita buntu, energi kita habis tersedot," ucap Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta.
Ia pun meminta agar semua pihak mulai melepaskan perbedaan dan kepentingan, untuk merefleksikan hal-hal yang bisa dikontribusikan kepada kemajuan bangsa ini.
"Pemerintah tidak anti-kritik, namun untuk saat ini marilah sertai kritikan dengan solusi. Bantu kami berpikir dan bantu kami menyelamatkan masyarakat. Mari kita sama-sama bergerak untuk pemulihan bersama," kata dia.
Untuk menekan laju penularan virus Covid-19 di tengah masyarakat, Presiden Joko Widodo kata Moeldoko pada 1 Juli lalu telah mengumumkan kebijakan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di 122 kabupaten dan kota di Jawa dan Bali sejak 3 Juli hingga 20 Juli.
Yakni selama pemberlakuan PPKM Darurat aktivitas masyarakat di sektor pekerjaan, pendidikan, transportasi, wisata, dan lainnya akan dibatasi.
Pemerintah juga akan memberlakukan sanksi kepada pelanggar peraturan PPKM Darurat sesuai bunyi UU Wabah Penyakit Menular dan UU Kekarantinaan Kesehatan.
Sementara itu, data dari Kementerian Kesehatan per tanggal 9 Juli menunjukkan adanya penambahan kasus positif Covid-19 sebesar 38,124 kasus, menjadikan total kasus Covid-19 di Indonesia menjadi 2,4 juta lebih.
"PPKM darurat merupakan salah satu skenario pemerintah untuk menekan penyebaran. Mobilitas orang tanpa gejala atau OTG dapat dikendalikan, karena mereka yang berstatus OTG inilah yang berbahaya dalam penyebaran virus," lanjut Moeldoko.
Menurut Moeldoko pemerintah telah mengupayakan segala lini baik dari segi re-alokasi anggaran, penyediaan tambahan tempat tidur bagi pasien, pengadaan oksigen, upaya percepatan vaksin, hingga tindakan tegas yang diberikan pada para pelanggar PPKM darurat serta para penimbun obat-obatan dan oksigen.
Namun, Moeldoko mengakui bahwa pengimplementasian PPKM bukan tanpa tantangan.
Berdasarkan pantauan dari pemerintah, tingkat mobilitas masyarakat di masa PPKM darurat baru minus 30%, kata Moeldoko. PPKM baru akan dianggap berhasil jika mampu menekan mobilitas di minus 50%.
"Oleh sebab itu pemerintah tetap akan memperketat PPKM sampai tanggal 20 Juli," ucap Moeldoko.
Selain itu menurut Moeldoko, ketaatan seluruh warga menjadi kunci pemulihan dari pandemi.
"Maka saya mengajak masyarakat untuk taat betul PPKM darurat, harus taat betul," tutur dia.
Ia juga menambahkan bahwa kebijakan pemerintah untuk menarik rem darurat ini tentunya akan berdampak pada roda perekonomian masyarakat, namun ini adalah pilihan sulit yang harus diambil demi keselamatan masyarakat dan pemulihan bersama.
"Indonesia pulih karena saya, Indonesia pulih karena kamu, dan Indonesia pulih karena kita," katanya.
