Demokrat Minta Pemerintah Wujudkan Janji Tidak Ada Pembungkaman Kritik

SinPo.id - Demokrat meminta para pembantu presiden, baik di kabinet, kementerian, maupun pejabat-pejabat di instansi pemerintahan lainnya, untuk mendukung statement Presiden Joko Widodo bahwa beliau bukanlah king of lips service seperti yang disampaikan oleh BEM UI. 

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menjelaskan, di satu sisi, Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan kalau kritik itu boleh-boleh saja karena kita negara demokrasi. Di sisi yang lain, BEM UI tentu juga memiliki pandangan dan analisa tersendiri mengapa mereka berpandangan seperti itu terhadap Presiden.

"Inilah dinamika demokrasi karena kritik harus dianggap sebagai “vitamin” dan bentuk perhatian publik kepada pemerintah," kata Herzaky dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, (1/7).

Herzaky berharap, pernyataan presiden bahwa tidak ada pembungkaman demokrasi itu bisa dijadikan kenyataan di lapangan. Oleh karena itu, tentu sepatutnya tidak ada lagi berbagai bentuk intimidasi dan hukuman kepada adik-adik mahasiswa yang menyampaikan kritik kepada Pemerintah.

"Jangan pula kemudian beasiswa adik-adik mahasiswa tersebut ada yang dicabut, biaya operasional organisasi kemahasiswaan ditahan, akun-akun pribadi diretas, serta  munculnya serangan masif di media sosial, ataupun dibawa ke ranah hukum," tegasnya.

Menurut Herzaky, di sinilah pentingnya para pembantu presiden, perangkat pemerintahan, serta para pendukung presiden dan para buzzer media sosial untuk membantu memastikan pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa tidak ada pembungkaman demokrasi bisa terealisasi seperti harapan publik.

"Jangan kemudian malah ada yang mengambil tindakan bertentangan dengan apa yang dikomandokan oleh Presiden," tandasnya.