Surat Bantahan Pembatalan Haji Dari Kedubes Arab Saudi, Fraksi PAN Minta Kemenag Klarifikasi

SinPo.id - Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay menanggapi Surat Kedutaan Saudi Arabia Berkenaan dengan Pembatalan Pemberangkatan Jamaah Haji Indonesia 2021. Fraksi PAN meminta penjelasan resmi dan terbuka dari kementerian agama terkait pembatalan pemberangkatan jamaah haji Indonesia tahun 2021. 

"Pasalnya, pagi ini kami menerima copy-an surat kedutaan Saudi Arabia yang tersebar luas di media sosial yang nadanya menyangkal beberapa informasi yang beredar di media dan masyarakat," kata Saleh dalam keterangannya, Jumat (4/6).

Ia menyebutkan dalam surat yang ditujukan kepada ketua DPR RI tersebut, duta besar Saudi Arabia menjelaskan bahwa sampai saat ini otoritas Saudi belum mengeluarkan instruksi apa pun terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dan itu berlaku bukan hanya untuk Indonesia, tapi bagi seluruh negara lain di dunia.

"Semestinya, dari awal kementerian agama melakukan komunikasi intensif dengan pihak Saudi. Dengan pembatalan sepihak yang dilakukan kemenag tanpa berkomunikasi dengan Saudi, akan menimbulkan polemik dan juga memunculkan pandangan-pandangan spekulatif di tengah masyarakat. Dari surat yang beredar tersebut, ada pesan bahwa sesungguhnya pihak Saudi sangat terbuka untuk berdiskusi dan berkomunikasi dengan Indonesia," kata Saleh.

Atas dasar itu, menurutnya, wajar jika kemudian Fraksi PAN menanyakan langkah apa saja yang telah dilakukan oleh kementerian agama dalam mengupayakan terlaksananya haji tahun 2021. Sebab sebelumnya beredar informasi bahwa jamaah haji Indonesia tidak bisa diberangkatkan karena persoalan vaksinasi. Dimana vaksin yang dipakai jamaah haji kita belum terdaftar dalam list WHO. 

"Itu sempat heboh. Apakah itu memang benar? Ini perlu diklarifikasi. Sebab, minggu lalu vaksin Sinovac telah terdaftar di list-nya WHO. Kalau itu alasannya, semestinya sekarang ini sudah bisa diberangkatkan," katanya.

Ia menegaskan persoalan pemberangkatan haji ini dinilai akan menjadi isu krusial. Sebab, ini tahun kedua Indonesia tidak memberangkatkan calon jamaah haji. Artinya, antrean akan semakin panjang dan tanpa kejelasan kapan mereka akan bisa diberangkatkan.

"Apakah ada jaminan akan berangkat tahun depan? Tidak ada kan? Tahun lalu juga begitu kok. Katanya akan berangkat tahun ini. Nyatanya, tidak juga. Lalu kapan?" katanya.

Ia menuding Indonesia dinilai sangat tertinggal dalam melakukan diplomasi haji dengan Saudi. Dari berita yang beredar, pemerintah Malaysia malah justru sudah bertemu dengan putra mahkota kerajaan Saudi. Dari pertemuan itu, kerajaan Malaysia dijanjikan akan menerima tambahan kuota sebanyak 10.000.

"Dalam konteks ini, kementerian agama diminta untuk memberikan penjelasan terkait surat duta besar Saudi Arabia untuk Indonesia tersebut. Atau lebih jauh dari itu, kementerian agama diminta untuk melakukan negosiasi langsung terkait rencana pemberangkatan haji. Harapannya, tahun ini Indonesia tetap bisa memberangkatkan calon jamaah haji, walupun dengan jumlah kuota yang dikurangi," katanya.

"Kemarin kan kementerian agama membatalkan keseluruhan. Semestinya, pemerintah tetap membuka peluang untuk memberangkatkan jamaah. Minimal, jamaah haji plus dengan pelayanan berbasis protokol kesehatan," ujarnya.