Yusril: Pemenang Pilkada 'Prematur', KPU Harus Bertanggungjawab

  • Laporan:

SinPo.id - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menanggapi soal keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah menerima 8 permohonan perselisihan hasil pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2021 di 17 daerah. 

"Panitera MK Muhidin telah menyurati Ketua KPU memberitahukan bahwa MK telah menerima 8 (delapan) permohonan perselisihan hasil pasca PSU," kata Yusril dalam keterangannya, Jumat, (7/5).
Bersaman dengan surat di atas, MK juga dengan resmi telah meregistrasi permohonan perselisihan PSU Kabupaten Labuhanbatu yang diajukan tanggal 29 April 2021 dengan  Registrasi Perkara Nomor 141/PHP/BHP.BUP-XIX/2021 dengan Pemohon Andi Suhaimi Dalimunthe dan Faizal Amri Siregar dengan Termohon KPU Kabupaten Labuhan Batu. Hari dan tanggal sidangnya akan segera ditetapkan MK.

Dalam surat itu, Panitera MK juga menginformasikan kepada KPU bahwa  MK "akan segera menyelenggarakan pemeriksaan permohonan sesuai ketentuan perundang-undangan".

"Dengan surat MK tersebut, maka menjadi jelas bahwa Keputusan Rekap Hasil PSU yang digabungkan dengan hasil perolehan suara yang tidak dibatalkan MK dalam Pilkada Desember 2020 yang lalu dapat dijadikan sebagai obyek sengketa di MK," katanya.

KPU di beberapa daerah, antara lain di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, telah melangkah dengan menetapkan pasangan calon pemenang dan dituangkan dalam sebuah SK. Siapa paslon pemenang bahkan telah diumumkan oleh DPRD Kabupaten Labuhanbatu. DPRD juga telah mengusulkan pelantikan paslon pemenang kepada Mendagri melalui Gubernur Sumut.

Berita Terkait

Tinggalkan Komentar