Luhut ke KPK: Awasi Proyek-Proyek Besar!

sinpo, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi proyek-proyek besar.  Sebab, proyek-proyek pemerintah ini memakan anggaran yang sangat besar.

"Banyak korupsi di Indonesia yang sbenearnya peluang itu terjadi karena kesalahan kita semua juga. Misalnya, kemarin saya lihat proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Banyak yang bisa dihemat sebenarnya kalau dari perencanaan, KPK sudah ikut terlibat," ujar Luhut dalam peluncuran aksi pencegahan korupsi Stranas PK 2021-2022 secara daring pada Selasa, 13 April 2021.

Selain itu, KPK juga bisa terlibat dalam program pelayanan ekspor-impor national single windows (NSW) di Batam. Luhut meyakini, jika KPK terlibat, negara bisa menghemat anggaran yang digelontorkan untuk proyek tersebut.

"Tadi pagi, kami baru rapat dengan beberapa menteri dan beberapa dirjen untuk follow up terkait pelaksanaan national single window yang ada di Batam. Karena apa? Teman-teman sekalian, di program tersebut, kita bisa mengurangi cost," kata Luhut.

Di Negara tetangga, lanjut Luhut, cost pelabuhan itu hanya 13 persen. Sementara di Indonesia, cost pelabuhan mencapai 23 persen.

"Artinya, lebih dari 10 persen, inefisiensi kita. Nah sekarang dengan digitalize, ini semua dengan peran kita bersama dengan peran KPK," kata Luhut.

Dalam kesempatan tersebut, Luhut juga menyingugung soal masalah penggunaan komponen dalam negeri alias TKDN.

Kata Luhut, belanja modal dan barang pemerintah totalnya mencapai Rp1.300 triliun per tahun. Dari jumlah tersebut, ada 45 item besar yang memakan banyak anggaran. Di mana, hampir semua barang-barang tersebut harus diimpor.

"Nilainya itu sekitar US$34 miliar. Itu kita semua impor, hampir semuanya," kata Luhut menyanyangkan.

Setelah dihitung kembai, lanjut Luhut, dari ada 17 item yang seharusnya bisa diproduksi di dalam negeri. Jika ditotal, nilai 17 item tersebut nilainya mencapai Rp225 triliun.

"Itu angka besar. Kalau dibuat di dalam negeri, diinvestasikan di dalam negeri, itu pasti akan menciptakan lapangan kerja dan mendapatkan pajak," kata Luhut.

Luhut mengaku khawatir anggaran sebanyak itu menjadi bancakan para koruptor. Atas dasar itu, Luhut pun mengajak KPK untuk memantaunya.

"Ini proyek yang saya singgung dengan KPK. Maka ayo, mari sama-sama diawasi proses TKDN ini, kalau dilaksanakan dengan baik, maka ini akan sangat bagus," Luhut menuntaskan.