Pemerintah Klaim PPKM Mikro Semakin Berhasil Tekan Kasus COVID-19

sinpo, JAKARTA - Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro yang telah dijalankan beberapa waktu belakangan menunjukkan hasil positif pada upaya penanganan pandemi. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa kasus aktif di Indonesia sudah berada pada satu digit di angka 7,4 persen yang jauh lebih baik apabila dibandingkan kasus aktif global di angka 17,3 persen.

"Dari sidang kabinet paripurna tadi dilaporkan, dari PPKM mikro kasus aktif sudah single digit, yaitu 7,4 persen dibandingkan global yang 17,3 persen. Kemudian kasus sembuhnya kita sudah di atas global. Global 80,5 persen, kita 89,9 persen. Tinggal di kasus kematian kita masih di atas global. Global 2,17 dan kita 2,7 persen," ujarnya saat memberikan keterangan bersama Menteri Perhubungan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (07/04/2021).

Meski menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, seluruh pihak tidak boleh mengendurkan kewaspadaan.

Apalagi, kata dia, mengingat sejumlah negara seperti di Eropa dan Asia yang kini menghadapi lonjakan gelombang ketiga kasus penularan COVID-19.

Selain itu, belajar dari pengalaman sebelumnya seperti libur Idulfitri tahun lalu yang diikuti kenaikan kasus harian sebesar 93 persen, juga beberapa libur panjang setelahnya.

Maka, lanjutnya, pemerintah akan segera melaksanakan kebijakan pengendalian pandemi, salah satunya melalui kebijakan larangan mudik yang telah disampaikan beberapa waktu lalu.

"Bapak Presiden minta bahwa kebijakan pengendalian itu agar segera dilaksanakan dan pemerintah melalui PMK (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) sudah menyampaikan bahwa ada larangan mudik,” terang Airlangga.

Selain itu, ia mengatakan juga sudah disiapkan surat edaran dari Menteri Agama yang mengatur berbagai kegiatan keagamaan selama bulan Ramadan.

Pejabat yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional itu mengatakan, momentum positif penanganan pandemi juga harus tetap terjaga yang diikuti keseimbangan terhadap pemulihan ekonomi nasional. 

Berkaitan dengan itu, untuk mendorong konsumsi masyarakat maka pemerintah mendorong pihak swasta untuk memberikan tunjangan hari raya (THR) bagi para karyawannya.

“Mengingat, sejumlah fasilitas dan insentif kepada sejumlah sektor yang telah diberikan pemerintah. Melalui pembayaran THR, estimasi anggaran yang bisa masuk ke pasar adalah Rp215 triliun," ungkapnya.

Sementara itu, pemerintah juga mempercepat penyaluran sejumlah bantuan dan perlindungan sosial untuk menggerakkan konsumsi masyarakat yang diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian nasional.

"Pemerintah juga mendorong hari belanja nasional di H-10 dan H-5 di mana hari belanja nasional melalui online itu ditujukan untuk produk nasional dan pemerintah akan mensubsidi ongkos kirim dengan menyiapkan Rp500 miliar," tuturnya.