Istana Ajak Masyarakat Terus Perangi Disinformasi Vaksin COVID-19
sinpo, JAKARTA - Juru Bicara Kepresidenan RI, Fadjroel Rachman mengajak semua elemen masyarakat untuk memerangi misinformasi dan disinformasi terkait vaksin COVID-19.
Hal ini disampaikan dalam webinar “Vaksin COVID, Amankah? Tantangan dalam Implementasinya”, Sabtu (16/01/2021).
Adapun webinar ini diselenggarakan Majelis Sinergi Kalam (Masika) Ikatan Cendekiawan Muslim (ICMI) Sulawesi Selatan dan komunitas Kawan Vaksin.
Fadjroel mengungkapkan bahwa misinformasi dan disinformasi menjadi satu dari tiga tantangan penerimaan masyarakat terhadap vaksinasi, khususnya di dunia digital.
Dua tantangan lainnya antara lain, kata dia, adalah menyangkut dimensi keagamaan dan pengetahuan.
Dimensi keagamaan ditunjukkan dengan adanya sebagian masyarakat yang masih mempermasalahkan vaksin dari segi kehalalan.
“Kita mesti sebarkan secara masif fatwa MUI bahwa vaksin COVID-19 yang dipakai perdana oleh Presiden Joko Widodo pada 13 Januari 2021 itu suci dan halal," kata Fadjroel.
Sedangkan, dari dimensi pengetahuan berkaitan dengan efektivitas dan keamanan penggunaan vaksin virus korona ini.
"Demikian pula untuk dimensi ini, kita mesti sebarkan secara masif bahwa vaksin COVID-19 tersebut sudah mendapatkan Emergency Use Authorization dari BPOM yang sesuai standar WHO,” ujarnya.
Ketiga tantangan tersebut dapat diatasi dengan cara kolaborasi, menumbuhkan masyarakat melek informasi dan waras digital.
Menurutnya, kerja sama pentahelix menjadi kunci. Ia menegaskan, pemerintah tidak mungkin sendirian menghadapi persoalan ini.
"Bersama-sama Pemerintah Pusat dan Daerah, perguruan tinggi, akademisi, para ahli, tokoh, media masa, dunia usaha, juga komunitas yang tumbuh di masyarakat, kita bisa menghadapi tantangan vaksinasi ini,” tuturnya.
Merebaknya misinformasi dan disinformasi tentang vaksinasi juga diamini oleh Aminuddin Syam, salah satu pembicara webinar tersebut.
Menurutnya, vaksinasi sudah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia sejak lahir, hal yang membedakan adalah vaksinasi COVID-19 lebih banyak terdapat hoaks.
Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin ini, mengajak peserta webinar untuk percaya kepada pemerintah.
"Tidak ada satu pun negara mencelakakan rakyatnya,” tegas Aminuddin.
