Pemerintah Lakukan Penanganan Tanggap Darurat Bencana di Sulbar dan Kalsel
sinpo, JAKARTA - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memastikan kemeteriannya turut terlibat membantu penanganan darurat bencana gempa bumi di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dan banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel), Minggu (17/01/2021).
Hal ini dilakukan Kementerian PUPR sebagai tindak lanjut perintah Presiden Joko Widodo (Joko Widodo) untuk terjun menangani musibah gempa berkekuatan magnitudo 6,2 SR yang mengguncang Kabupaten Majene dan sekitarnya, Jumat (15/01/2021) lalu.
Sementara di Provinsi Kalsel, bencana banjir terjadi di Kota Banjarmasin dan kabupaten sekitarnya seperti Banjarbaru, Banjar, Tanah Laut, Balangan, dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sejak Kamis (14/01/2021).
Menteri Basuki memastikan telah memerintahkan jajarannya untuk bergerak cepat melakukan penanganan tanggap darurat di kedua provinsi tersebut.
Ia mengatakan, penangan dilakukan dengan melibatkan balai-balai teknis di lingkungan Kementerian PUPR yang ada di provinsi.
Basuki mengatakan, penanganan bencana merupakan tanggung jawab bersama dan harus dilakukan melalui kerja sama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan swasta.
“Kita minta kontraktor yang tengah membangun infrastruktur di sekitar Sulbar maupun Kalsel untuk membantu penanganan tanggap darurat," katanya melalui keterangan pers, Minggu (17/02/2021).
Basuki mencontohkan, seperti di Sulbar pihaknya membantu proses pembersihan puing-puing bangunan yang ambruk akibat guncngan gempa.
"Di Kalsel misalnya membantu mobilisasi bahan banjiran dan perahu karet untuk evaluasi warga,” imbuhnya.
Sebagai upaya penanganan darurat bencana gempa di Sulbar, Kementerian PUPR telah mengerahkan alat berat untuk memulai pembersihan puing-puing bangunan di Kabupaten Mamuju dan Majene yang kondisinya paling parah.
"Alat berat yang telah dikerahkan berupa 9 excavator, 1 unit backhoe loader, 1 unit dozer, 1 unit tronton, 5 unit dump truck, dan 1 unit mobil crane," kata Menteri.
Selain itu, Kementerian PUPR juga mengerahkan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi bagi pengungsi dan masyarakat terdampak, mencakup 6 unit mobil tangki Air, 30 unit tangki air, 1 unit mobil toilet, dan 10 unit tenda darurat.
Langkah lanjutan adalah audit kerusakan bangunan dan infrastruktur, terutama kantor pemerintahan dan fasilitas publik seperti rumah sakit, pasar dan infrastruktur pendukung perkotaan dan irigasi.
"Hasil audit akan menjadi data untuk program penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk mempercepat pemulihan ekonomi di Sulbar," ucapnya.
Sementara untuk Kalsel, dukungan tanggap darurat Kementerian PUPR di antaranya dilakukan dengan memberikan bantuan 4 buah perahu karet serta 8 pelampung kepada Pemkab Banjar untuk evakuasi warga terdampak banjir.
Pada posko pengungsi, lanjutnya, disalurkan sementara sebanyak 1 unit mobil tangki air berkapasitas 4000 liter dan hidran umum berkapasitas 2000 liter untuk pemenuhan kebutuhan air bersih.
"Serta mobil toilet dan mobil tinja untuk keperluan sanitasi," lanjut pejabat kelahiran Surakarta ini.
Selain itu, untuk pemulihan konektivitas, dilakukan perbaikan/penggantian Jembatan Tabunio II pada Lintas Selatan Kalsel (Sp Liang Anggang-Pelaihari-Batu Licin) dengan jembatan Bailey.
Kementerian PUPR juga melakukan penanganan pada Jembatan Salim di Lintas Tengah Kalsel (Banjarmasin-Tanjung-Batas Kaltim) yang putus akibat banjir.
"Dengan membangun jembatan sementara berupa sheetpile baja untuk orang dan kendaraan kecil. Selanjutnya sebagai alas jembatan sementara, dikirimkan 1.000 sand bag berisi pasir/tanah," jelasnya.
Selain di Kabupaten Banjar, diketahui banjir juga menggenangi sejumlah wilayah di Kota/Kabupaten sekitarnya, seperti Kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Balangan, Kabupaten Banjarbaru, dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
