Awasi MBG dan Kopdes, BPOM Minta Tambahan Anggaran Rp2,8 Triliun
SinPo.id - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp2,8 triliun untuk mendukung pengawasan obat dan makanan secara menyeluruh, menyusul penurunan pagu indikatif BPOM Tahun Anggaran 2027 yakni Rp1,4 triliun. Jika disetujui, maka alokasi anggaran BPOM 2027 menjadi sekitar Rp4,2 triliun.
"Anggaran ini diperlukan untuk memperkuat pengawasan obat dan makanan agar masyarakat memperoleh produk yang aman, bermutu, dan bermanfaat," kata Taruna dalam RDP dengan Komisi IX DPR, dikutip Kamis, 11 Juni 2026.
Menurut Taruna, penambahan anggaran ini sangat krusial untuk memperkuat pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Baik pengawasan pada tahap pre-market maupun post-market, seiring meningkatnya tugas dan tanggung jawab pengawasan yang dilakukan oleh BPOM.
Saat ini BPOM mengemban berbagai tugas strategis yang berkaitan langsung dengan program prioritas nasional, salah satunya pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, BPOM menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki mandat pengawasan keamanan pangan dalam program tersebut.
Selain itu, BPOM juga akan mengawal pengawasan pada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang jumlahnya diperkirakan mencapai lebih dari 80 ribu unit.
Dalam memastikan keamanan pangan, BPOM juga menjangkau lingkungan pendidikan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri mengingat terdapat lebih dari 500 ribu sekolah di seluruh Indonesia.
BPOM juga turut mendukung upaya pencegahan penyakit tidak menular melalui pengawasan pangan dan produk kesehatan.
Taruna mencontohkan tingginya prevalensi diabetes yang diperkirakan mencapai lebih dari 31 juta penduduk Indonesia atau lebih dari 10 persen populasi.
"Seluruh tugas tambahan tersebut memerlukan dukungan anggaran yang memadai agar pengawasan dapat berjalan optimal dan memberikan perlindungan kepada masyarakat," katanya.
Taruna menegaskan, pengawasan obat dan makanan merupakan tugas yang sangat penting karena menyangkut keselamatan masyarakat. "Di sisi lain, ada jutaan produk yang harus diawasi agar yang sampai ke masyarakat benar-benar aman," tukasnya.
