DPP IMM Maklumi Penyesuaian Harga Pertamax, Nilai Sebagai Upaya Jaga Subsidi BBM
SinPo.id - Keputusan PT Pertamina Patra Niaga untuk melakukan penyesuaian harga beberapa produk BBM non-subsidi, khususnya Pertamax dan Pertamax Green, mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Menyikapi kebijakan tersebut, DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) menyatakan dapat memahami langkah yang diambil Pertamina dalam konteks menjaga keberlangsungan distribusi energi nasional.
Ketua Umum DPP IMM, Riyan Betra Delza, mengatakan bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi perlu dilihat secara proporsional dengan mempertimbangkan kondisi pasar energi global serta tanggung jawab Pertamina dalam menjaga pasokan energi bagi masyarakat.
“Kali ini kami memaklumi penyesuaian harga beberapa produk Pertamax yang dilakukan Pertamina. Bisa jadi langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas subsidi silang terhadap produk BBM bersubsidi yang masih digunakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia,” ujar Riyan dalam keterangannya, Rabu, 10 Juni 2026.
Menurutnya, keputusan untuk mempertahankan harga Pertalite di angka Rp10.000 per liter dan BioSolar di angka Rp6.800 per liter menjadi faktor penting yang perlu diapresiasi di tengah berbagai tekanan ekonomi yang sedang dihadapi masyarakat.
“Selama Pertalite tidak mengalami kenaikan, saya kira kondisi saat ini masih relatif aman bagi mayoritas masyarakat. Sebab kelompok masyarakat berpenghasilan rendah masih sangat bergantung pada BBM bersubsidi untuk menunjang aktivitas sehari-hari,” lanjutnya.
Meski demikian, IMM mengingatkan bahwa kebijakan penyesuaian harga tidak boleh menjadi solusi utama yang terus-menerus digunakan untuk menghadapi tantangan sektor energi nasional. Pemerintah dan Pertamina perlu mencari terobosan lain yang lebih berkelanjutan dan tidak semakin membebani masyarakat.
“Kami berharap Pertamina sebagai tulang punggung energi nasional bersama pemerintah benar-benar mencari solusi lain selain menaikkan tarif. Mengingat daya beli masyarakat saat ini masih menghadapi tekanan dan belum sepenuhnya pulih,” tegasnya.
IMM menilai bahwa efisiensi operasional, penguatan tata kelola perusahaan, optimalisasi produksi energi nasional, serta pengurangan ketergantungan terhadap faktor eksternal perlu menjadi prioritas jangka panjang agar kebijakan energi nasional tidak selalu berujung pada penyesuaian harga kepada konsumen.
Sebagai perusahaan strategis milik negara, Pertamina diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara keberlanjutan bisnis dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat luas.
“Dalam situasi ekonomi yang penuh tantangan seperti saat ini, masyarakat membutuhkan kepastian dan keberpihakan. Karena itu, kebijakan energi harus tetap berpijak pada kepentingan rakyat sekaligus menjaga ketahanan energi nasional,” tutupnya.
