Komisi V DPR RI Soroti Anggaran Kemendes dan Kementrans 2027 yang Dinilai Terlalu Rendah
SinPo.id - Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi menyoroti rendahnya pagu anggaran Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) serta Kementerian Transmigrasi (Kementrans).
Menurutnya, besaran anggaran yang diusulkan jauh lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga berpotensi menghambat pelaksanaan program pembangunan yang menyasar masyarakat desa dan daerah tertinggal.
“Catatan kami secara umum, Pak Menteri, bahwasannya anggarannya cukup memilukan, cukup rendah dibanding dengan tahun sebelumnya,” kata Hadi, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rabu, 10 Juni 2026.
Ia menilai, keterbatasan anggaran akan memaksa kementerian untuk bekerja lebih keras mengelola keuangan, dan hal itu menyebabkan porsi belanja pegawai terlihat lebih dominan dibandingkan belanja pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Dengan kondisi anggaran yang sangat terbatas, akhirnya lebih nampak belanja pegawai kita itu lebih besar daripada belanja operasional pembangunan yang akan kita alokasikan buat masyarakat kita,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, kata Hadi, alokasi anggaran pembangunan perlu diperkuat supaya manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di wilayah pedesaan, daerah tertinggal, dan kawasan yang masih sulit dijangkau.
Kemudian, diperlukan juga penambahan dan penataan ulang belanja pembangunan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat desa.
“Ini yang menjadi perhatian kita. Kita mencoba membicarakan agar bisa merombak belanja pembangunan kita untuk kementerian, khususnya yang terkait dengan masyarakat yang terplosok, jauh, dan desa,” tandasnya.
