Penanganan COVID-19 Sampai Lumbung Pangan, Ini 7 Kebijakan Pertahanan Prabowo di 2020

sinpo, JAKARTA - Juru Bicara Kementerian Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak mengingatkan 7 kebijakan pertahanan Republik Indonesia yang telah dilakukan Menteri Prabowo Subianto sepanjang 2020.

"Kebijakan pertama yang telah diterapkan ialah Pertahanan Rakyat Semesta (PRS)," kata Dahnil melalui keterangan pers, Rabu (30/12/2020).

Ia mengatakan, sejak dilantik pada 23 Oktober 2019 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto sudah kembali mengingatkan TNI dan publik tentang pentingnya PRS sebagai doktrin klasik pertahanan RI.

Konsepsi pertahananan yang diwariskan oleh para pendiri bangsa, serta masih sesuai untuk bisa dikontekstualisasi dengan kondisi kekinian, lanjut dia, yakni melalui penguatan pertahanan militer dan nirmiliter sekaligus. 

"Konsepsi pertahanan rakyat semesta mendapat saluran yang tepat, ketika UU 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, disahkan oleh DPR RI," imbuhnya.

Dahnil menerangkan bahwa Undang-Undang tersebut mengatur tentang tiga agenda penting, yakni, Bela Negara, Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung. 

"Program Bela Negara telah dan terus dimasifkan oleh Kementerian Pertahanan, penguatan komponen pendukung juga terus dilakukan" ujarnya.

Hal yang tak kalah penting dan menjadi perhatian khusus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kata dia, adalah realisasi Komponen Cadangan (KOMCAD) yang tinggal menunggu persetujuan Presiden melalui Peraturan Pemerintah. 

Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan, KOMCAD adalah agenda pertahanan rakyat semesta yang sangat penting untuk memperkuat pertahanan di seluruh bagian NKRI.

"Serta memperkuat TNI dalam menjaga kedaulatan NKRI dari berbagai ancaman militer maupun nirmiliter yang bisa muncul kapan saja," ucap politikus yang juga pengusaha properti ini.

Selanjutnya, kebijakan kedua ialah Penguatan Industri Pertahanan Nasional. Danhil mengatakan, kebijakan ini diterapkan sesuai perintah dan amanat yang sering disampaikan oleh Presiden Jokowi supaya Kementerian Pertahanan juga fokus mengembangkan Industri Pertahanan Nasional. 

"Supaya, dalam jangka Panjang ketergantungan Indonesia terhadap impor Alutsista (alat utama sistem persenjataan) dapat diminimalisir," ungkapnya.

Oleh sebab itu, jelas Dahnil, dalam rangka menuju penguatan Industri Pertahanan Nasional yang lebih mandiri, Menhan aktif menjajaki kerjasama Industri Pertahanan dengan berbagai negara-negara produsen yang potensial.

Selain itu, kebijakan ini menunjukkan adanya komitmen nyata melakukan alih teknologi dengan industri pertahanan nasional.

Selain itu, penguatan BUMN Pertahanan seperti Pindad, Dahana, PTDI, PTPAL dan lain sebagainya dilakukan semaksimal mungkin.

BUMN-BUMN tersebut, kata Jubir Kemenhan, menjadi produsen utama alutsista-alutsista yang bisa dan mampu diproduksi di dalam negeri. 

"Mulai dari produksi Ranpur, Randis, Peluru dan lain sebagainya," lanjut pria yang juga Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini.

Kebijakan ketiga adalah Modernisasi Alutsista. Sepanjang tahun 2020, ia menuturkan peta jalan modernisasi alat utama sistem senjata Indonesia dilakukan Menhan Prabowo Subianto. 

Ia mengatakan modernisasi alutsista dilakukan engan menempatkan industri pertahanan dalam negeri sebagai prioritas utama dan pertama untuk seluruh alutsista-alutsista yang bisa diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri.

Selain itu, Prabowo juga melakukan kerjasama dengan negara-negara produsen yang memiliki komitmen untuk alih teknologi untuk alutsista yang belum bisa diproduksi oleh indutsri pertahanan dalam negeri. 

"Tentu upaya untuk mendapatkan alutsista yang terbaik dan sesuai dengan kebutuhan pertahanan Indonesia dilakukan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto," ucapnya.

Berikutnya, kebijakan keempat yang dijalankan Menhan di tahun ini ialah mempekuat pertahanan RI. Danhil menyebut, sepanjang 2020 Prabowo aktif mengisi ruang diplomasi pertahanan RI, terkait dengan dinamika Geopolitik dan Geostrategis. 

"Menhan Prabowo berkomitmen memastikan posisi Indonesia yang bebas aktif, serta tidak terlibat dalam pakta pertahanan/militer mana pun," tegasnya.

Ia juga memastikan, sepanjang 2020 Menhan telah aktif berkomunikasi memposisikan Indonesia memiliki kedekatan yang sama dengan semua negara di Dunia. 

"Baik melalui kunjungan resmi langsung ke negara-negara sahabat dan juga komunikasi virtual," kata politikus kelahiran Aceh ini.

Selain itu, diplomasi pertahanan yang dilakukan juga ingin memastikan kerjasama Industri Pertahanan dengan berbagai negara-negara produsen dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan bagi kepentingan nasional Indonesia. 

"Kondisi pandemi yang melanda Dunia sejak awal 2020, menjadi momentum kesadaran kolektif bahwa kolaborasi atau kerjasama antar peradaban di dunia sangat dibutuhkan," lanjut Dahnil. 

Maka, ia menjelaskan diplomasi pertahanan yang dilakukan Menhan Prabowo menjadi sangat penting, sehingga penanganan COVID-19 bisa mendapat asistensi dari negara-negara sahabat.

"Khususnya, terkait dengan APD (Alat Pelindung Diri) dan alat-alat medis lainnya, diawal-awal pandemi melanda Indonesia," ujarnya.

Terkait dengan hal ini, kebijakan Menhan Prabowo yang dilakukan berikutnya adalah Penanganan COVID-19.

Ia mengungkapkan, awal 2020 menjadi masa sulit karena pandemi virus Corona melanda dunia, termasuk Indonesia. 

"Sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi, supaya semua Kementerian dan Lembaga fokus penanganan COVID-19," kata dia. 

Maka, Prabowo pun fokus berkomunikasi dengan negara-negara sahabat terkait dengan penanganan COVID-19 yang berbuah pada asistensi dari beberapa negara sahabat diawal-awal pendemi melanda negeri ini.

Menjawab kebutuhan rumah sakit dan tenaga medis untuk penanganan COVID-19, lanjut dia, Menhan memerintahkan agar Rumah Sakit Dr Suyoto yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan menjadi Rumah Sakit yang fokus merawat pasien COVID-19.

"Serta membangun fasilitas bangsal-bangsal darurat yang layak untuk menampung pasien-pasien COVID-19," ucapnya. 

Selain itu, ia menambahkan, seluruh rumah sakit milik TNI juga diminta untuk melengkapi peralatan medisnya agar mampu menampung pasien-pasien yang terjangkit virus Corona di berbagai daerah. 

"Menhan Prabowo Subianto juga merekruit para dokter dan tenaga medis lainnya untuk menjadi relawan yang mendukung kerja-kerja pelayanan medis di Rumah Sakit Dr Suyoto," katanya.

Kebijakan pertahanan keenam, Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Pertahanan. Danhil mengatakan, pandemi COVID-19 memberikan kesadaran bahwa pertahanan bukan sekadar militer.

"Dibutuhkan tenaga-tenaga dibidang pertahanan yang mampu mengatasi masalah-masalah non-militer, seperti pandemi yang sedang terjadi saat ini," ungkapnya.

Oleh sebab itu, kata Dahnil, sebagai langkah mempersiapkan sumber daya manusia bidang pertahanan yang unggul, Kemenhan memutuskan untuk merevitalisasi Universitas Pertahanan.

"Revitalisasi ini dilakukan dengan membuka program Strata 1 (S-1) dan memperkuat program magister dan doktoral," imbuh pria yang akrab disapa Anin ini.

Sejak 2020, Universitas Pertahanan membuka program S-1 dengan 4 Fakultas baru yang fokus pada ilmu pasti, yakni Fakultas Kedokteran Militer, Fakultas Farmasi Militer, Fakultas MIPA, dan Fakultas Teknik Militer. 

Kemenhan mengharapkan, dengan pembukaan 4 Fakultas tersebut, Indonesia bisa memiliki tenaga-tenaga ahli bidang pertahanan yang mampu memperkuat bidang militer maupun nirmiliter Indonesia di masa yang akan datang.

Selain itu, Menhan Prabowo juga menjadikan Universitas Pertahanan sebagai Lembaga yang bertugas untuk terus meningkatkan kapasitas dan profesionalitas para perwira TNI.

"Peningkatan dilakukan melalui berbagai short course yang menghadirkan pengajar dari para professor bidang pertahanan dan panglima-panglima berprestasi dari seluruh dunia," jelasnya.

Jejak terakhir kebijakan Kemenhan yang juga dilakukan Prabowo sepanjang tahun ini, Cadangan Logistik Strategis untuk Pertahanan Negara. 

Danhil menuturkan, dalam banyak kesempatan Menhan senantiasa mengingatkan ada 4 logistik yang penting dalam perang, yakni alutsista yang terbaik, pangan yang cukup dan obat-obatan dan energi, seperti bahan bakar yang tersedia cukup.

"Nah, pertahanan dalam jangka panjang harus memperhatikan hal tersebut," kata Juru Bicara Kemenhan.

Maka, lanjut dia, ketika Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Pertahanan untuk ikut memperhatikan ketahanan pangan sepanjang tahun 2020, Kementerian Pertahanan mempersiapkan peta jalan untuk membangun cadangan logistik strategis untuk pertahanan negara. 

Ia menegaskan, konsep lumbung pangan yang dibangun oleh Kementerian Pertahanan bukanlah seperti yang sudah ada selama ini di Indonesia.

"Namun lumbung pangan yang dibangun akan berorientasi sebagai cadangan logistik strategis untuk kepentingan pertahanan negara, yang akan digunakan ketika kondisi darurat," tandasnya.