Pimpinan DPR Ingatkan Pejabat Negara Jaga Integritas

Laporan: Galuh Ratnatika
Kamis, 04 Juni 2026 | 17:44 WIB
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa (SinPo.id/ Galuh Ratnatika)
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa (SinPo.id/ Galuh Ratnatika)

SinPo.id - Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan keprihatinannya atas sejumlah kasus hukum yang menjerat pejabat tinggi negara dalam beberapa waktu terakhir. Seperti penahanan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan Wamen Imipas Silmy Karim.

“Dan tentu DPR prihatin dan menyayangkan terkait dengan berbagai kejadian yang akhir-akhir ini dalam waktu yang bersamaan di badan maupun kementerian, di dua lembaga Kejaksaan dan KPK," kata Saan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 4 Juni 2026.

Menurutnya, para pembantu Presiden harus menjadikan komitmen pemberantasan korupsi yang terus disampaikan Presiden Prabowo Subianto sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga integritas dan profesionalisme aparatur negara harus terus dijaga.

"Tentu para pembantu Presiden itu harus benar-benar memegang teguh apa yang menjadi komitmen, keberpihakan, dan kemauan yang begitu kuat dari Presiden Bapak Prabowo terkait dengan upaya pemberantasan korupsi," tegasnya.

Padahal, kata Saan, Prabowo selama ini secara konsisten terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi. Sehingga ia berharap seluruh jajaran pemerintah, baik di kementerian maupun lembaga negara, mampu menerjemahkan komitmen tersebut dalam perilaku dan kinerja sehari-hari.

“Presiden selalu menegaskan dalam setiap kesempatan komitmennya selalu berulang-ulang untuk memberantas korupsi, bahkan pidatonya kan luar biasa," ungkapnya.

"Nah, seharusnya para pembantunya itu memegang teguh apa yang menjadi komitmen untuk senantiasa menjaga perilakunya untuk tetap menjaga integritas, kredibilitas, profesionalismenya sebagai pembantu Presiden," kata Saan menambahkan.

Pihaknya juga mengingatkan seluruh pejabat pemerintah agar tetap berpegang pada semangat pemberantasan korupsi yang menjadi salah satu agenda utama pemerintahan saat ini. Ia menilai komitmen tersebut harus diwujudkan melalui tata kelola yang bersih dan akuntabel di setiap institusi negara.

“Jadi sekali lagi DPR mengingatkan kepada seluruh jajaran apa kementerian maupun juga badan dan sebagainya untuk senantiasa berpegang teguh kepada apa yang menjadi komitmen dan kemauan Presiden dalam upaya untuk melakukan pemberantasan korupsi," tandasnya.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI