Legislator Soroti Krisis Konektivitas dan Keselamatan Transportasi di Wilayah Kepulauan

SinPo.id - Anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Uluputty, menyoroti berbagai persoalan yang masih membayangi sektor transportasi nasional, mulai dari terganggunya layanan kapal perintis dan Pelni di wilayah kepulauan.

Kemudian, mahalnya harga tiket pesawat, rendahnya ketepatan waktu penerbangan, hingga tingginya angka kecelakaan transportasi di Indonesia.

Menurut Saadiah, berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa tantangan transportasi nasional saat ini bukan hanya soal pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyangkut kualitas pelayanan publik, konektivitas wilayah, dan keselamatan masyarakat.

"Transportasi merupakan urat nadi konektivitas nasional. Ketika layanan transportasi terganggu, maka yang terdampak bukan hanya mobilitas masyarakat, tetapi juga distribusi logistik, aktivitas ekonomi, dan akses pelayanan dasar, terutama bagi masyarakat di wilayah 3T," kata Saadiah dalam keterangan persnya, Jakarta, Kamis, 4 Juni 2026.

Dia menyoroti pelaksanaan Public Service Obligation (PSO) angkutan laut yang masih menghadapi berbagai keluhan di sejumlah daerah. Di Maluku Barat Daya, misalnya, masyarakat memprotes perubahan trayek dan penghapusan sejumlah pelabuhan dari lintasan kapal perintis. 

Sementara di Ambon-Teor dan Seram Bagian Timur, masyarakat sempat menghadapi kekosongan layanan akibat tidak tersedianya kapal pengganti. Kondisi serupa juga terjadi di Papua, Papua Barat, dan wilayah perbatasan Kalimantan Utara yang dinilai belum terlayani secara optimal.  

Saadiah menyatakan berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa tujuan PSO untuk menjamin konektivitas dan pemerataan pembangunan belum sepenuhnya tercapai.

"Wilayah kepulauan dan daerah terluar sangat bergantung pada transportasi laut. Karena itu negara harus memastikan tidak ada daerah yang terisolasi akibat perubahan trayek, keterbatasan armada, atau ketidakpastian jadwal pelayaran," ucapnya.

Di sektor penerbangan, Saadiah juga menyoroti kebijakan fuel surcharge yang berpotensi mendorong kenaikan harga tiket pesawat. Kenaikan harga avtur, nilai tukar dolar AS, serta keterbatasan jumlah armada dinilai semakin membebani masyarakat yang bergantung pada transportasi udara, khususnya di wilayah timur Indonesia.  

Dia mengingatkan bagi masyarakat kepulauan, transportasi udara bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan dasar untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi.

"Ketika harga tiket semakin mahal, maka dampaknya tidak hanya dirasakan penumpang, tetapi juga memengaruhi harga barang, pariwisata, dan pertumbuhan ekonomi daerah," katanya.

Selain persoalan tarif, rendahnya On Time Performance (OTP) penerbangan juga menjadi perhatian. Data menunjukkan target OTP sebesar 80 persen belum tercapai, bahkan saat musim mudik Lebaran 2026 hanya berada pada kisaran 75,6 persen. Artinya, hampir satu dari empat penerbangan mengalami keterlambatan.  

Legislator dari Fraksi PKS ini menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh terhadap manajemen penerbangan nasional, termasuk penambahan armada, penguatan sistem navigasi, serta pengelolaan slot penerbangan yang lebih efektif.

Lebih jauh, Saadiah juga menyoroti tingginya angka kecelakaan transportasi yang masih menjadi persoalan serius. Data menunjukkan jumlah kecelakaan lalu lintas pada 2025 mencapai 155.443 kejadian dengan korban meninggal dunia sebanyak 75.555 jiwa. 

Angka fatalitas tersebut masih jauh di atas target nasional keselamatan transportasi dan standar keselamatan global. Selain di sektor jalan raya, berbagai insiden juga masih terjadi pada moda transportasi udara, laut, dan perkeretaapian. 

Saadiah berpandangan kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan keselamatan transportasi bersifat lintas moda dan membutuhkan pendekatan yang lebih terintegrasi.

"Keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan transportasi. Kita tidak bisa hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga harus memastikan pengawasan, kelaikan sarana dan prasarana, serta kepatuhan terhadap standar keselamatan berjalan dengan baik," tegasnya.

Dia juga menyoroti persoalan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang selama ini menjadi salah satu penyumbang kerusakan jalan dan kecelakaan lalu lintas. 

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, kerugian akibat ODOL mencapai Rp43,4 triliun per tahun dan berkontribusi terhadap tingginya risiko kecelakaan di jalan raya.  

Sebagai solusi, Saadiah mendorong pemerintah memperkuat pengawasan keselamatan transportasi, menambah armada di sektor laut dan udara, mereformasi skema pendanaan PSO berbasis kinerja, mempercepat penanganan ODOL, serta memastikan layanan transportasi yang aman, nyaman, tepat waktu, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.

"Pembangunan transportasi tidak boleh hanya diukur dari panjang jalan, jumlah pelabuhan, atau bandara yang dibangun. Ukurannya harus jelas, yakni apakah masyarakat semakin mudah terhubung, semakin aman bepergian, dan semakin terjangkau dalam mengakses layanan transportasi," tegasnya.