Demokrat Sebut AHY akan Hadapi Semua Masalah Whoosh dengan Konstruktif dan Penuh Tanggung Jawab
SinPo.id - Politikus Partai Demokrat Yan Harahap mengatakan bahwa penunjukkan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menunjuk AHY sebagai sebagai Ketua Komite Whoosh menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan yang sebelumnya memegang posisi tersebut saat menjabat Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi.
Perubahan itu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015 mengenai percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat Jakarta-Bandung. Aturan tersebut telah berlaku sejak diundangkan pada 12 Mei 2026.
"Kami melihat penunjukan Mas AHY oleh Presiden Prabowo sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta–Bandung merupakan bentuk kepercayaan sekaligus amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab," kata Yan kepada wartawan pada Senin, 1 Juni 2026.
Bagi Demokrat, ia bilang, hal yang utama ketika Presiden Prabowo memberikan penugasan untuk menjalankan tugas negara adalah bekerja dan mencari solusi terbaik.
Menurut Yan, berbagai persoalan yang selama ini melekat pada proyek Whoosh mulai dari pembengkakan biaya, aspek pembiayaan, hingga berbagai tantangan operasional dan pengembangan ke depan harus dihadapi dengan sikap yang konstruktif dan penuh tanggung jawab.
Sekretaris II Badan Riset dan Inovasi Strategis (BRAINS) DPP Partai Demokrat itu meyakini Prabowo memiliki pertimbangan yang matang dalam penunjukkan AHY.
"Kami meyakini Presiden Prabowo memiliki pertimbangan yang matang dalam menunjuk AHY. Salah satu tugas penting yang diemban adalah memimpin koordinasi lintas kementerian dan BUMN untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang masih ada, termasuk mencari skema terbaik terkait pembiayaan, restrukturisasi, dan keberlanjutan proyek Kereta Cepat," ujarnya.
Ia juga menyampaikan, tugas yang disertai mandat untuk mengawal visi Prabowo dalam mengembangkan konektivitas nasional melalui rencana perpanjangan jalur Kereta Cepat hingga Surabaya bukan pekerjaan yang ringan.
Namun, Yan menegaskan, hal tersebut merupakan bagian dari upaya membangun sistem transportasi modern yang semakin terintegrasi dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.
Penugasan ini, menurutnya, juga sejalan dengan tugas dan fungsi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang membawahi koordinasi berbagai proyek infrastruktur strategis nasional.
Atas dasar itu, Yan menegaskan secara kelembagaan maupun substansi, penugasan terhadap AHY itu sangat relevan.
Meski begitu, ia berkata, hal yang terpenting bukan terkait sosok yang ditugaskan, melainkan cara agar amanah Prabowo tersebut dijalankan dengan baik dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia memastikan, AHY akan menjalankan tugas tersebut dengan baik.
"Mas AHY tentu akan menjalankan tugas itu sebagai pembantu Presiden, dengan fokus pada penyelesaian masalah, penguatan koordinasi, dan keberhasilan agenda pembangunan yang telah ditetapkan Presiden Prabowo," tuturnya.
