Konferensi Republik Dorong Keterlibatan Sipil agar Demokrasi Berjalan Substantif

SinPo.id - Konferensi Republik di Universitas Gadjah Mada (UGM) menyepakati bahwa keterlibatan aktif dari berbagai kelompok masyarakat, menjadi kunci penting dalam memastikan demokrasi tetap berjalan substantif dan berpihak pada kepentingan publik secara luas. 

Sosiolog sekaligus Wakil Rektor UGM Arie Sudjito mengatakan, Indonesia lahir bukan semata kesepakatan elite politik ataupun pertarungan kekuasaan, melainkan dari perjuangan panjang kelompok-kelompok masyarakat yang terorganisir di tingkat akar rumput. 

Sejarah mencatat organisasi masyarakat seperti Budi Oetomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, hingga berbagai organisasi kepemudaan telah menjadi kekuatan yang membangun kesadaran kebangsaan dan melawan kolonialisme. 

"Civil society bukan sekadar penonton panggung sejarah Indonesia. Mereka adalah aktor utama sekaligus arsitek yang merumuskan cita-cita etis republik ini, kata Arie dalam keterangannya, Minggu, 31 Mei 2026. 

Namun, setelah hampir tiga dekade setelah masa reformasi, demokrasi di Indonesia masih tetap menghadapi tantangan yang kian kompleks. Menurutnya, Indonesia saat ini tengah berada di persimpangan jalan akibat munculnya berbagai gejala regresi demokrasi dan reproduksi neo-otoritarianisme. 

Oleh karena itu, ia mendorong penguatan ruang-ruang diskusi, khususnya di kampus. "Kita harus mengembalikan fungsi kampus bukan sebagai pabrik tenaga kerja, melainkan sebagai benteng moral dan intelektual yang berani menyuarakan kebenaran di hadapan kekuasaan," tegasnya.

Ketua panitia Konferensi Republik 2026, Sudirman Said menyampaikan, konferensi ini menjadi ruang bersama bagi para elemen masyarakat dari berbagai kelompok usia. Keragaman ini menjadi modal penting dalam membangun cara berpikir bersama dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa yang akhir-akhir ini ramai terjadi. 

"Menyatukan pikiran lintas generasi memang bukan hal mudah. Tetapi collective thinking akan menghasilkan gagasan yang lebih mendalam, lebih baik, dan lebih bermakna bagi perjalanan bangsa ke depan," ujarnya.

Ia menerangkan, Indonesia saat ini memiliki modal sosial dan intelektual yang jauh lebih besar daripada masa-masa perjuangan sebelumnya. Sebab itu, ia mendorong masyarakat sipil untuk memperkuat konsolidasi dan membangun gerakan bersama dalam mengawal perjalanan bangsa. 

"Hari ini waktunya masyarakat sipil mengorganisir diri. Saya memahami betapa fragmentasinya masyarakat sipil, tapi barangkali melalui Konferensi Republik ini kita bisa melakukan konsolidasi," kata Sudirman. 

Sementara itu, Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) sekaligus pendiri Ancora Group, Gita Wirjawan, menekankan pentingnya pendidikan, keterbukaan, dan pengembangan pada sumber daya manusia sebagai pondasi utama dalam mendukung kemajuan Indonesia 

Gita mengatakan, Indonesia perlu membangun sistem pendidikan yang mampu menghasilkan SDM unggul, sekaligus memperkuat keterbukaan terhadap ide, inovasi, dan pengetahuan.

"Problem recognition itu adalah awal dari problem resolution. Dan keterbukaan itu adalah satu-satunya yang foundational untuk mengkombinasikan kekuatan inovasi dengan kekuatan preservasi," kata Gita.

Pendidikan dasar dan menengah, menurutnya, perlu disorot kualitasnya melalui penguatan peran guru. Sebab, guru merupakan faktor penting dalam membentuk karakter, ambisi, dan kemampuan generasi muda.

Untuk itu, investasi terhadap kualitas guru harus menjadi prioritas jika Indonesia ingin meningkatkan daya saing bangsa. 

"Kalau guru hanya digaji Rp2,8 juta per bulan, honorer Rp500 ribu, lalu direkrut dari persentase terbawah, jangan berharap kita bisa menskalakan kognisi, kecerdasan, keterampilan, dan kepekaan," terangnya.

Gita menekankan, masa depan Indonesia ditentukan oleh bagaimana bangsa mampu membangun SDM unggul melalui pendidikan berkualitas, mendorong keterbukaan ide dan inovasi, serta memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.

Bagi Gita, keterbukaan menjadi prasyarat penting agar masyarakat dapat bertukar gagasan secara sehat dan menghasilkan inovasi tanpa terjebak dalam polarisasi. 

"Keterbukaan untuk bisa melakukan demokratisasi ide, bukan polarisasi ide. Keterbukaan untuk bisa mengkombinasikan kekuatan inovasi dengan kekuatan preservasi," tegasnya.

Lebih lanjut, Gita menilai, keberhasilan demokrasi tidak hanya diukur pada terselenggaranya pemilu atau distribusi kekuasaan politik, tetapi juga dari kemampuan negara mendistribusikan manfaat pembangunan secara adil. Hal ini mencakup akses pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, hingga penguatan nilai moral dan sosial yang menjadi pondasi bagi kemajuan bangsa. 

"Baru kalau kita berhasil mendistribusi public goods berupa intelek, kecerdasan, kesehatan, kesejahteraan, nilai moral, dan nilai sosial, kita boleh berbangga diri sebagai demokrasi terbesar nomor tiga di dunia," pungkas Gita.