Kemenhub: Transportasi Publik Bisa Pangkas Beban Subsidi BBM
SinPo.id - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menilai penguatan transportasi umum massal perkotaan dapat menjadi salah satu cara menekan tingginya subsidi bahan bakar minyak atau BBM yang mencapai Rp 300 triliun per tahun.
Pemerintah juga menganggap pengembangan angkutan massal penting untuk mengurangi beban biaya transportasi masyarakat.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan mengatakan sektor transportasi saat ini menyerap sekitar 90 persen dari total subsidi BBM nasional.
Di sisi lain, kata dia, biaya transportasi masyarakat disebut mencapai 30 hingga 40 persen dari pendapatan rumah tangga.
“Transportasi menghabiskan hingga 30-40 persen pendapatan masyarakat dan sektor ini juga menyerap 90 persen dari subsidi BBM senilai Rp 300 triliun per tahun,” kata Aan dalam keterangannya, Kamis, 28 Mei 2026.
Menurut Aan, kondisi tersebut memicu berbagai persoalan perkotaan seperti kemacetan, polusi udara, hingga menurunnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan pekerjaan akibat tingginya biaya mobilitas.
Untuk mengatasi persoalan itu, kata dia, pemerintah mengembangkan program Angkutan Umum Massal Perkotaan (AUMP) di 20 kota utama yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2025-2029. Namun Kementerian Perhubungan belum merinci daftar kota yang akan menjadi prioritas program tersebut.
Aan mengatakan pengembangan sistem transportasi publik membutuhkan integrasi perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dukungan pembiayaan dan tata kelola.
“Pengembangan AUMP memerlukan perencanaan terintegrasi, kerja sama pendanaan antara pusat dan daerah, serta tata kelola yang kuat,” tuturnya.
Dia juga menyebut, Kemenhub mendorong digitalisasi layanan transportasi daerah melalui sejumlah platform, seperti aplikasi Mitra Darat, sistem pengelolaan buy the service (BTS), hingga dashboard pemantauan operasional angkutan umum.
Aan mencontohkan pengembangan layanan Trans Batam sebagai bagian dari penguatan transportasi publik berbasis bus rapid transit atau BRT.
"Pemerintah Kota Batam disebut menambah armada secara bertahap sejak 2024," ungkap Aan.
Pada 2024, lanjut Aan, Batam menambah 20 unit bus Trans Batam. Jumlah itu bertambah 13 unit pada 2025 dan kembali meningkat 19 unit pada 2026, dengan total armada BTS Trans Batam mencapai 52 unit.
Adapun seluruh armada akan melayani lima koridor utama menuju Batam Centre, yakni Sekupang, Tanjung Uncang, Jodoh, Tanjung Piayu, dan Nongsa. Sistem pembayaran non-tunai serta integrasi antarmoda menuju Bandara Hang Nadim juga mulai diterapkan.
Aan pun menyatakan, penguatan layanan transportasi publik diperlukan untuk menciptakan mobilitas perkotaan yang lebih efisien sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.
“Jika tersedia transportasi publik yang efisien maka dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat akibat tingginya biaya transportasi dan kemacetan serta menjadi upaya mencegah krisis energi,” tandasnya.
