Tak Langgar Aturan, IMM Nilai Kurban Prabowo Pakai APBN Bentuk Kepeduliaan Sosial
SinPo.id - Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) menilai polemik bantuan 1.098 sapi kurban Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tidak perlu dibesar-besarkan.
Ketua Bidang Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik DPP IMM, Ari Aprian Harahap, menyebut penggunaan dana APBN untuk pengadaan hewan kurban melalui skema Bantuan Presiden merupakan hal yang sah, baik secara hukum maupun syariah.
“Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden (Banmaspres) yang memang resmi dalam sistem keuangan Indonesia, jadi jangan terlalu dibesar-besarkan,” ujar Ari di Jakarta, Kamis, 28 Mei 2026.
Menurutnya, bantuan tersebut justru mencerminkan kehadiran negara dalam membantu masyarakat dan kepedulian sosial, khususnya pada momentum keagamaan.
Ari menegaskan bantuan itu bukan berasal dari dana pribadi presiden yang kemudian diklaim sebagai bantuan personal. “Jadi ini bukan uang pribadi Prabowo yang kemudian disebut sebagai bantuan pribadi,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ari menjelaskan penggunaan APBN untuk pengadaan hewan kurban merupakan bagian dari fungsi negara dalam membantu masyarakat. Sebab, manfaat yang dihasilkan tidak hanya dirasakan penerima bantuan, tetapi juga berdampak pada sektor ekonomi lainnya.
“Dampaknya bukan hanya dirasakan penerima bantuan, tetapi juga memberikan efek ekonomi bagi peternak sapi lokal dan para pelaku usaha yang terlibat dalam distribusi serta pengelolaan hewan kurban,” pungkas dia.
