Legislator Gerindra Dukung Penguatan BSPS yang Sentuh Langsung Kebutuhan Rakyat
SinPo.id - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menegaskan dukungannya terhadap optimalisasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai program prioritas. Program ini dinilai paling langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Ini disampaikan Andi dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait dan jajaran Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 26 Mei 2026.
Menurutnya, tingkat penyerapan anggaran Kementerian PKP akan menjadi salah satu yang paling optimal di antara mitra kerja Komisi V DPR RI. Terutama, karena didorong pelaksanaan program BSPS yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat.
"Program BSPS ini betul-betul menyentuh masyarakat. Karena itu kami mengapresiasi peningkatan target dari 45 ribu menjadi 400 ribu unit dan Komisi V DPR RI siap mendukung penuh apabila ke depan ditingkatkan hingga dua juta unit," kata Andi.
Lebih lanjut, Legislator dari Fraksi Partai Gerindra itu berharap penyerapan anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI pada akhir tahun dapat kembali sesuai target perencanaan, termasuk mengurangi deviasi negatif yang masih terjadi pada pertengahan tahun anggaran.
Selain BSPS, Andi mendorong optimalisasi pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa), khususnya untuk sekolah, pesantren, dan perguruan tinggi yang dinilai masih membutuhkan dukungan penyediaan hunian layak.
Dia menegaskan pembangunan rusunawa perlu diperkuat kembali dalam perencanaan anggaran Tahun 2027 agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Andi turut menyoroti minimnya program penataan kawasan kumuh dan sanitasi di wilayah perkotaan. Dia menilai sejak program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) tidak lagi berjalan optimal, masyarakat di wilayah kelurahan relatif semakin sedikit memperoleh program yang langsung menyentuh kebutuhan mereka.
"Kita melihat ada kesenjangan antara desa dan kelurahan. Di desa banyak program yang langsung dirasakan masyarakat, sementara di wilayah kelurahan saat ini masih relatif minim. Karena itu program penataan kawasan kumuh dan sanitasi perlu diperkuat kembali,” tegas dia.
Dia juga mendorong Kementerian PKP untuk terus melakukan inovasi pembiayaan dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), guna mendukung pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
Selain itu, Andi menilai persoalan penyediaan lahan masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan perumahan nasional. Karena itu, diperlukan penguatan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN, BUMN, dan Kementerian Kehutanan agar penyiapan lahan untuk pembangunan perumahan dapat lebih optimal.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memperluas pelaksanaan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sehingga akses masyarakat terhadap rumah subsidi dapat semakin meningkat.
"Kemudian yang menjadi persoalan utama juga memang masalah lahan. Nah kita lihat bagaimana supaya betul-betul koordinasi dengan Kementerian ATR dan BUMN dan Kehutanan tadi juga membuat penyiapan lahan bisa lebih optimasi sehingga FLPP ini juga bisa lebih dimaksimalkan lagi," tegas Andi.
