Legislator Minta Pemerintah Bongkar Mafia Pupuk Subsidi Secara Menyeluruh
SinPo.id - Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, meminta pemerintah untuk membongkar jaringan mafia pupuk subsidi secara menyeluruh dan tidak hanya berhenti pada pencabutan izin pengecer di lapangan.
Hal itu ia sampaikan merespons langkah Kementerian Pertanian yang mencabut izin 2.231 pengecer dan distributor pupuk subsidi bermasalah karena melanggar ketentuan harga eceran tertinggi (HET).
Menurutnya, tindakan tegas tersebut patut diapresiasi sebagai upaya pembenahan tata kelola pupuk nasional. Namun, ia juga meminta pemerintah untuk berani mengusut aktor-aktor besar yang selama ini diduga bermain dalam rantai distribusi pupuk subsidi.
“Jangan sampai yang dikorbankan hanya pengecer kecil di lapangan, sementara aktor besar yang mengendalikan distribusi dan permainan harga justru tidak tersentuh. Mafia pupuk harus dibongkar sampai ke akar,” kata Johan, dalam keterangan persnya, Selasa, 26 Mei 2026.
Ia menilai penyimpangan distribusi pupuk tidak hanya bisa dipandang pelanggaran administratif, tetapi sudah masuk kategori ancaman terhadap ketahanan pangan nasional. Pasalnya, pupuk subsidi merupakan instrumen strategis negara untuk menjaga produktivitas pertanian dan melindungi petani kecil.
“Kalau pupuk langka, mahal, atau tidak tepat sasaran, yang paling menderita adalah petani kecil. Dampaknya bisa menurunkan produksi, memperbesar biaya tanam, dan pada akhirnya mengganggu stabilitas pangan nasional,” tegasnya.
Oleh sebab itu, Johan mendorong pemerintah mengaudit tata niaga pupuk subsidi secara menyeluruh, termasuk sistem distribusi, data penerima, hingga pola pengawasan di daerah. Mengingat, digitalisasi distribusi pupuk harus dipercepat agar rantai pengawasan menjadi lebih transparan dan akuntabel.
Ia pun meminta aparat penegak hukum untuk mengusut kemungkinan adanya keterlibatan oknum-oknum tertentu yang selama ini mengambil keuntungan dari distribusi pupuk subsidi. Karena Negara tidak boleh kalah oleh mafia yang mencari keuntungan di atas penderitaan petani.
