Anggota DPR Dorong BSN Tingkatkan Penerapan Standar Nasional ke UMK
SinPo.id - Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena mendorong agar Badan Standarisasi Nasional (BSN) meningkatkan kinerja untuk menerapkan standar nasional bagi usaha mikro dan kecil (UMK).
"Dari 64 juta UMK yang ada di Indonesia, baru sekitar satu juta yang tersentuh sosialisasi dan tiga ribuan yang menerapkan standar baru. Oleh karena itu BSN perlu memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai produk yang beredar," kata Samuel dalam acara kunjungan kerja di kantor BSN di Tangerang Selatan, Senin, 25 Mei 2026.
Samuel menyoroti masih banyaknya produk seperti mainan anak dan pakaian yang beredar tanpa sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI). Padahal, kata dia, produk-produk tersebut berpotensi membahayakan masyarakat apabila tidak memenuhi standar keamanan.
"Ada mainan anak yang pewarnanya berbahaya, bentuk produknya juga bisa membahayakan. Seharusnya negara hadir melalui BSN untuk memberikan perlindungan," katanya.
Samuel juga mempertanyakan efektivitas penerapan SNI apabila tidak diiringi sanksi yang jelas bagi pelaku usaha yang melanggar.
"Kalau tidak ada punishment, lalu penting tidak bagi pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi? Ini yang harus dijawab," ujarnya.
Menurut dia, keterbatasan anggaran BSN juga menjadi persoalan serius. Dia mengatakan berdasarkan paparan yang diterima, anggaran peralatan lembaga tersebut baru terpenuhi sekitar 30 persen.
Oleh karena itu, Komisi VII DPR RI membentuk panitia kerja (panja) untuk mendalami persoalan BSN secara lebih komprehensif.
"Kita merasa perlu melakukan panja agar bisa mengetahui secara persis masalahnya ada di mana. Dari situ nanti DPR bisa membantu menyampaikan kepada pemerintah langkah apa yang harus dilakukan," ujarnya.
Menurut Samuel, tantangan pengawasan terhadap produk UMK memang tidak mudah karena jumlah produknya sangat besar dan tersebar luas. Namun, dia menegaskan perlindungan masyarakat tetap harus menjadi prioritas utama.
Dalam panja nanti, kata dia, DPR juga akan mendalami mekanisme pemberian label SNI, termasuk potensi pemalsuan sertifikasi yang masih marak terjadi.
"Kita ingin tahu apakah penetapan SNI itu berbasis wilayah atau berbasis produk. Kalau berbasis produk, produk apa saja yang diprioritaskan. Kalau berbasis wilayah, apakah masih terpusat di Jawa atau sudah menjangkau daerah lain," katanya.
Samuel menegaskan hasil panja nantinya dapat menjadi dasar pembentukan regulasi ataupun aturan hukum baru terkait penguatan standardisasi nasional.
"Tapi sebelum membuat aturan hukum, kita harus tahu dulu akar persoalannya apa. Panja ini nanti akan menjadi sarana untuk belanja masalah, baru dari sana kita tahu langkah apa yang bisa dilakukan," katanya.
