Kementerian PU Gerak Cepat Tangani Dampak Banjir dan Longsor di Tanah Datar

SinPo.id -  Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat menangani dampak bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, akibat hujan dengan intensitas tinggi pada Selasa, 12 Mei 2026.

Penanganan berfokus pada pemulihan akses, normalisasi sungai, serta penanganan darurat di sejumlah titik terdampak.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan Kementerian PU terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mempercepat penanganan demi memastikan konektivitas serta aliran irigasi segera pulih.

“Irigasi dan jalan yang rusak akibat bencana kemarin penanganannya kini menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pusat, sesuai Instruksi Presiden. Terutama karena saat ini sudah memasuki musim tanam, perbaikan irigasi harus diprioritaskan,” kata Menteri Dody saat meninjau penanganan di Sungai Batang Tampo, Tanah Datar, Kamis, 21 Mei 2026.

Banjir terjadi akibat curah hujan ekstrem yang mencapai 215 mm/hari di wilayah Lintau Buo. Tingginya debit air menyebabkan sejumlah sungai di DAS Indragiri meluap di antaranya Batang Tampo, Batang Piubuh, Batang Kawai, Batang Buo, Batang Selo, Batang Atar, hingga Batang Baburai. Kondisi tersebut diperparah oleh sedimentasi dan penyempitan alur sungai.

Bencana ini berdampak pada tujuh kecamatan, yakni Lintau Buo, Lintau Buo Utara, Tanjung Emas, Padang Ganting, Salimpaung, Sungai Tarab, dan Tanjung Baru. Sebanyak 16 nagari/desa terdampak dengan kerusakan pada berbagai infrastruktur, di antaranya 12 ruas jalan rusak berat, 13 ruas jalan rusak ringan, enam jembatan putus, serta kerusakan pada jaringan irigasi, dam parit, pompa air, rumah ibadah, dan permukiman warga.

Untuk mendukung penanganan darurat, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang telah mengerahkan tiga unit alat berat excavator, material bronjong, serta melakukan mobilisasi pipa HDPE. Penanganan difokuskan pada normalisasi alur sungai, penguatan tebing yang tergerus, dan pemulihan fungsi infrastruktur sumber daya air agar risiko banjir susulan dapat diminimalkan.

Kementerian PU juga terus melakukan inventarisasi kerusakan dan menyiapkan langkah rehabilitasi pascabencana bersama pemerintah daerah. Penanganan jangka menengah dan panjang akan diarahkan pada pengendalian sedimentasi sungai, peningkatan kapasitas alur sungai, serta penguatan infrastruktur pengendali banjir untuk meningkatkan ketahanan kawasan terhadap bencana hidrometeorologi.