Istana Ungkap 7 Perintah Khusus Jokowi Buat Menteri dan Wamen Baru

sinpo, JAKARTA - Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sejumlah pekerjaan rumah besar yang harus dikerjakan para menteri dan wakil menteri yang baru dilantik, Rabu (23/12/2020).

Ia mengatakan, Presiden memberikan tujuh perintah khusus yang sebenarnya telah disampaikan saat pelantikan Kabinet Indonesia Maju pada 23 Oktober 2019. 

"Tujuh perintah ini diharapkan dapat dilaksanakan para menteri dan wamen yang baru bergabung dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju," kata Fadjroel melalui keterangan pers, Kamis (24/12/2020).

Jubir Presiden menuturkan, ketujuh perintah ini antara lain ialah pertama tidak melakukan korupsi, serta menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya tindak pidana tersebut. 

"Kedua, tidak ada visi dan misi menteri, yang ada visi dan misi presiden-wakil presiden," lanjutnya.

Ketiga, para menteri dan wakil menteri baru diminta untuk bekerja cepat, bekerja keras, dan produktif. Keempat, mereka diminta agar tak terjebak rutinitas yang monoton.

"Kelima, kerja berorientasi pada hasil nyata. Tugas kita bukan hanya menjamin sent, namun delivered," ujar mantan aktivis 1998 ini.

Selannjutnya, perintah keenam yang diminta Presiden agar mereka selalu mengecek masalah di lapangan dan menemukan solusinya. 

"Ketujuh, semuanya harus serius dalam bekerja," imbuh pejabat Istana yang merupakan eks Komisaris Utama PT Adhi Karya. 

Bahkan, lanjut dia, Kepala Negara memastikan menteri yang tidak bersungguh-sungguh dan serius menjalankan tugasnya bisa dicopot dari jabatannya di tengah jalan.

“Saya pastikan yang tidak bersungguh-sungguh, tidak serius, bisa saya copot di tengah jalan,” ucap Fadjroel Rachman dalam keterangannya menirukan ucapan Jokowi.

Ia menambahkan, tujuh perintah itu dilaksanakan bersamaan dengan visi dan misi serta prioritas kerja yang sangat kokoh dari pemerintahan Joko Widodo- Ma’ruf Amin yang menjadi dasar terbentuknya the governing president dan the governing government saat ini.

“Semua kebijakan Presiden Joko Widodo merupakan pelaksanaan kewajiban konstitusional sesuai sumpah Presiden di depan MPR RI," ungkapnya.

Fadjroel memastikan ketujuh perintah Presiden ini untuk melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan umum yang merata dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

"Setia, menjaga, dan membela ideologi Pancasila, UUD 1945, Merah Putih, Bhinneka Tunggal Ika serta Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkas pria berdarah Banjar ini.