Komisi VI DPR Dukung Presiden Bentuk Satgas Ringkas Izin Investasi
SinPo.id - Wakil Ketua Komisi VI DPR Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk mempercepat deregulasi dan menyederhanakan perizinan di Indonesia.
Eko menyebut instruksi Kepala Negara itu merupakan sebuah keberanian yang sudah lama ditunggu-tunggu. Keluhan itu bahkan kejujuran seorang Presiden terhadap rumitnya birokrasi di Tanah Air.
"Presiden Prabowo bicara jujur mengenai ada oknum birokrat yang sengaja mempersulit izin untuk cari keuntungan pribadi," kata Eko dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu, 16 Mei 2026.
Legislator dari Fraksi PAN itu bahkan menyebut bila hampir semua investor mengetahui kerumitan birokrasi dalam mengurus izin. Beruntungnya, kata dia, Presiden Prabowo mengutarakan dan bertindak langsung.
"Semua pengusaha tahu, semua investor tahu. Yang belum ada selama ini adalah pemimpin yang berani mengatakannya dan langsung bertindak. Presiden Prabowo melakukan keduanya," kata dia.
"Ini bukan semata persoalan sistem. Ini persoalan mental birokrasi yang terlalu lama dibiarkan. Yang perlu dipangkas bukan hanya tahapan izinnya tapi budaya yang selama ini hidup dari mempersulit," timpal Eko.
Eko mendorong Satgas Deregulasi bekerja dengan satu ukuran keberhasilan yang jelas. "Sederhana saja tolok ukurnya, apakah pengusaha jujur makin mudah berbisnis di Indonesia atau tidak. Kalau ya, Indonesia yang menang," ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo meminta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membentuk satgas khusus untuk mempercepat deregulasi dan menyederhanakan perizinan di Indonesia. Prabowo menilai regulasi yang berbelit membuat investasi terhambat dan membuka celah praktik korupsi.
Prabowo menegaskan Indonesia harus belajar dari negara-negara tetangga yang dinilai lebih cepat dalam mengeluarkan izin usaha. Menurutnya, lamanya proses perizinan membuat investor, termasuk dari luar negeri, mengeluhkan iklim usaha di Indonesia.
"Permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh. Mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu satu tahun, dua tahun. Sedangkan di negara lain dua minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga. Kalau mereka bisa keluarkan izin dalam dua minggu, kenapa kita dua tahun?" kata Prabowo.
Oleh karena itu, Prabowo meminta Mensesneg Prasetyo Hadi mengumpulkan para pakar untuk membentuk satgas khusus deregulasi. Satgas tersebut bertugas menyederhanakan aturan dan mempercepat perizinan.
"Ya Saudara-saudara, Mensesneg saya minta nanti dikumpulkan pakar-pakar bikin Satgas khusus untuk mempercepat deregulasi. Sederhanakan ya, jangan persulit," ujarnya.
