Legislator Dorong Pemerintah Lindungi Industri Padat Karya
SinPo.id - Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Herman Khaeron mendorong pemerintah untuk memberikan dukungan nyata terhadap industri padat karya, seperti pabrik rokok, melalui regulasi yang memberikan kesempatan bagi sektor tersebut untuk bertahan.
Sektor tersebut dinilai telah terbukti menjaga ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat secara luas.
Herman melihat langsung bagaimana proses produksi rokok yang melibatkan hampir 1.000 karyawan hanya di satu pabrik saja. Dia pun memberikan apresiasi pada industri yang mampu menampung banyak tenaga kerja lokal, terutama bagi masyarakat di sekitar lokasi pabrik.
"Ketika kemudian ada semangat ingin membangun bangsa dari industri padat karya yang juga memberikan sumbangan terhadap fiskal negara, negara juga harus bisa menjaganya dari sisi-sisi lain," katanya.
Industri pertembakauan saat ini sedang berhadapan dengan aturan-aturan yang semakin ketat.
Padahal dia menilai keberadaan industri semacam itu memiliki peran vital dalam menopang ekonomi dan meningkatkan keterampilan para pekerja.
Herman pun menyatakan keberpihakannya terhadap industri padat karya, melihat kontribusinya terhadap serapan tenaga kerja dalam jumlah besar.
"Kita harus mendukung industri terus tumbuh dan berkembang di Indonesia," jelas politisi Partai Demokrat tersebut.
Lebih lanjut, ia juga menjelaskan bahwa industri hasil tembakau memberikan manfaat yang luas, baik bagi keterbukaan lapangan kerja maupun terhadap fiskal negara melalui pembayaran pajak dan cukai.
Dalam teori pertumbuhan ekonomi, ia menerangkan terbukanya lapangan kerja akan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Kondisi tersebut selanjutnya akan memperkuat instrumen konsumsi publik yang menjadi faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Herman juga menyoroti pentingnya menjaga sektor industri agar mampu memproduksi barang dengan kualitas terbaik sehingga bisa menembus pasar internasional dan meningkatkan daya ekspor Indonesia di ranah internasional.
Data pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 menunjukkan bahwa distribusi industri pengolahan terhadap PDB mencapai 19,07%, menjadikannya salah satu sektor terbesar dalam struktur ekonomi nasional.
Industri pengolahan adalah aktivitas ekonomi yang mengubah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Cakupannya luas, mulai dari makanan dan minuman, tekstil, tembakau, furnitur, logam dasar, kendaraan, barang elektronik, hingga mesin dan perlengkapan.
Rantai pasok yang panjang pada industri pengolahan tidak hanya berdampak pada pabrik, namun juga perekonomian sekitarnya. Sektor ini juga berkaitan dengan tenaga kerja, permintaan bahan baku, logistik, investasi, ekspor, hingga konsumsi masyarakat.
Melihat manfaat dan kontribusi besar tersebut, ia menyadari adanya tantangan yang dihadapi industri rokok. Herman menegaskan negara harus hadir untuk menjaga industri yang patuh terhadap aturan ini dari ancaman produk ilegal yang merugikan berbagai aspek.
Lebih jauh Herman menjelaskan, rokok ilegal telah merugikan negara karena tidak memiliki standar kualitas yang jelas. Produk tersebut juga tidak memberikan kontribusi pada pendapatan negara.
Dia pun mendesak pemerintah agar adanya penegakan hukum atau law enforcement tegas dan keras terhadap peredaran rokok ilegal. Ia berpendapat upaya menjaga ruang industri rokok akan menjadi kontraproduktif jika peredaran produk ilegal tetap marak di tengah masyarakat.
Perlu dicatat bahwa pertumbuhan kondisi industri pengolahan yang secara umum membaik, pemulihannya belum merata.
Salah satu subsektor yang masih berada dalam tekanan adalah industri pengolahan tembakau. Pada kuartal I-2026, subsektor ini terkontraksi 4,05 persen yoy, melanjutkan kontraksi 4,97 persen yoy pada kuartal sebelumnya.
Herman meminta agar pemerintah perlu memastikan industri yang mengikuti seluruh persyaratan regulasi mendapatkan perlindungan dan jaminan untuk terus beroperasi.
Produsen rokok legal yang patuh terhadap aturan-aturan negara sudah seharusnya dijaga dengan diberikan ruang yang cukup bersamaan dengan penegakan law enforcement untuk pihak ilegal.
