Legislator: Demi Keberlangsungan Penyerapan Tenaga Kerja, Pemerintah Harus Perhatikan Sektor Industri
SinPo.id - Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin meminta pemerintah untuk merumuskan keputusan berimbang dalam upaya melindungi keberlangsungan sektor industri nasional.
Pemerintah harus bisa melihat kebutuhan tenaga kerja atau buruh dengan kepentingan sektor swasta yang berperan sebagai penyedia lapangan pekerjaan.
Kebijakan yang diambil harus mampu mengakomodasi aspirasi dari kedua belah pihak agar tidak ada salah satu elemen industri yang merasa dirugikan. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tetap stabil dan iklim investasi tetap kondusif.
“Kalau dari sektor industri kebutuhannya ada dua, bagaimana pemerintah itu menyeimbangkan kepentingan tenaga kerja atau buruh dan juga kepentingan sektor swasta atau perusahaannya sebagai penyedia lapangan pekerjaannya. Jadi tentu setiap pembahasannya itu memerlukan titik temu yang tentu negosiasinya nanti akan membutuhkan kontribusi dan juga masukan dari segala pihak ya, termasuk dalam hal ini pemerintah,” ujarnya.
Ia berpendapat sektor usaha dan tenaga kerja memiliki hubungan ketergantungan yang tidak dapat dipisahkan dalam ekosistem ekonomi. Jika sektor usaha mengalami hambatan, maka ketersediaan lapangan kerja bagi buruh akan terancam.
Sebaliknya, tanpa kehadiran tenaga kerja, sektor usaha tidak akan dapat beroperasi secara maksimal.
"Middle ground-nya itu harus selalu kita temukan," tambahnya.
Selain menyoroti soal ketenagakerjaan, Puteri juga memberikan perhatian pada peran sektor swasta dalam memajukan ekonomi daerah, khususnya di wilayah Karawang.
Menurutnya, pemerintah sangat membutuhkan sektor swasta untuk bisa menyalurkan program-program yang menjadi perhatian. Lebih lagi, sektor swasta tidak dapat dipungkiri juga mempunyai program pengembangan kapasitas masyarakat.
Lebih lanjut, dia mengatakan pihaknya selaku anggota DPR terus berupaya menciptakan regulasi dan anggaran yang mendukung iklim investasi agar lebih kondusif.
Penyederhanaan perizinan dan kemudahan aturan investasi menjadi fokus utama agar perusahaan, termasuk perusahaan multinasional, dapat merealisasikan investasinya dengan baik di Indonesia.
"Harapannya kerja sama seperti ini bisa kita terus dijalankan bersama-sama supaya nanti apa yang menjadi target cita-cita dari Pak Presiden, pertumbuhan ekonomi 8 persen dan tentu pemerataan ekonomi di seluruh daerah, termasuk juga di Karawang itu bisa dilakukan," kata Puteri.
