Wapres Minta Kemenpan RB Perluas Penilaian Unit Kerja
sinpo, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk lebih meningkatkan dan memperluas cakupan penilaiannya.
Wapres menegaskan, penilaian tidak hanya dilakukan pada unit kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
Namun menurutnya, Kemenpan RB juga perlu melakukan penilaian mencakup unit kerja yang tidak secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Saya minta kepada seluruh ASN di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk tidak lelah-lelahnya mewujudkan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani,” ujar Ma'ruf dalam event virtual baru-baru ini.
Ia mengharapkan, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dapat terus mempertahankan predikatnya dan menjadi inspirasi bagi yang lainnya.
Adapun dalam acara apresiasi dan penganugerahan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM 2020, Senin (21/22/2020) lalu penghargaan diberikan kepada 763 unit kerja di sejumlah kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
Sedangkan, unit kerja yang belum berhasil memperoleh predikat WBK dan WBBM, Wapres mengharapkan agar terus berbenah diri.
"Terus berupaya untuk mengejar ketertinggalan dan membenahi segala kekurangan,” pesan mantan Ketua MUI ini.
Hal yang ditekankannya, ia meminta para aparatur sipil negara (ASN) untuk tetap produktif dan disiplin menerapkan protokol kesehatan.
"Saya kembali mengingatkan kita semua untuk tetap produktif, patuh pada protokol kesehatan, dan menjadi pelopor hidup sehat,” pungkasnya.
