Pemerintah Jamin Tak Ada PHK Massal PPPK
SinPo.id - Pemerintah memastikan, pelaksanaan Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) akan diatur melalui Undang-Undang APBN. Hal ini guna memberi kepastian kepada seluruh kepala daerah dan jutaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Indonesia
Penegasan ini dihasilkan dari Rapat Tingkat Menteri (RTM) membahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah, yang dipimpin Menpan RB Rini Widyantini, Mendagri Tito Karnavian dan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Komisi II DPR yang dihasilkan pada Rapat Kerja 31 Maret 2026, terkait pelaksanaan Pasal 146 UU HKPD yang mewajibkan daerah mengalokasikan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD, dengan masa transisi lima tahun sejak diundangkan pada 5 Januari 2022.
"Kami bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan menindaklanjuti UU HKPD, terutama terkait ketentuan 30 persen belanja pegawai maksimal dari APBD," kata Rini dalam keterangannya, Jumat, 8 Mei 2026.
Rini menjelaskan, pemerintah berupaya memastikan pengelolaan sumber daya manusia aparatur tetap berjalan baik tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal daerah dan kualitas pelayanan publik.
"Pemerintah memastikan tidak ada PHK massal terhadap PPPK," ujarnya.
Mendagri Tito Karnavian menambahkan, rapat menghasilkan solusi yang konkret untuk meredam keresahan di daerah dan kalangan PPPK.
Ia memahami banyak daerah saat ini mengkhawatirkan kemungkinan melanggar Pasal 146 UU HKPD, dan ada beberapa daerah yang bahkan merencanakan menghentikan PPPK.
"Dengan rapat ini, kami menemukan solusinya. Masa transisi pelaksanaan ketentuan 30 persen akan diperpanjang dan diatur melalui Undang-Undang APBN," kata Tito.
Mantan Kapolri ini menerangkan, pengaturan melalui UU APBN memiliki kekuatan hukum yang setara dengan UU HKPD.
"Kita berlaku asas lex posterior derogat legi priori, yaitu undang-undang yang lebih baru mengesampingkan undang-undang sebelumnya. Artinya kepala daerah tidak usah khawatir lagi," ujarnya.
Tito mengatakan, pesan utama yang ingin disampaikan kepada kepala daerah adalah ketenangan. "Artinya, kepala daerah tidak perlu khawatir lagi. Kalau ada daerah yang belanja pegawainya lebih dari 30 persen dari APBD, akan merujuk melalui Undang-Undang APBN yang akan dikoordinasikan oleh Bapak Menteri Keuangan," kata Tito.
Lebih lanjut, Tito menjelaskan, pemerintah pusat juga akan memberikan dukungan program pembangunan bagi daerah dengan rasio belanja pegawai tinggi agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.
"Untuk daerah yang belanja pegawainya tinggi, kami bersama Bapak Menteri Keuangan akan merancang program untuk kepentingan masyarakat di daerah tersebut yang dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga pemerintah pusat. Artinya, meskipun belanja pegawai tinggi, kegiatan pembangunan dan program untuk masyarakat tetap berjalan, di-backup oleh pemerintah pusat. Ini akan menenangkan masyarakat," paparnya.
Sementara itu, Menkeu Purbaya menyatakan dukungan penuh terhadap kerangka solusi yang telah dirumuskan bersama. "Saya mendukung sepenuhnya apa yang disampaikan Bapak Menteri Dalam Negeri dan Ibu Menteri PANRB. Kementerian Keuangan akan memastikan instrumen Undang-Undang APBN dapat memberikan kepastian hukum bagi daerah dan kepastian kerja bagi PPPK, sekaligus menjaga keseimbangan fiskal nasional," kata Purbaya.
Sebagai tindak lanjut, ketiga kementerian akan menerbitkan edaran bersama kepada pemerintah daerah dalam waktu dekat sebagai panduan teknis. Selain itu, akan disusun pula kerangka kebijakan rekrutmen aparatur sipil negara ke depan yang lebih terkalibrasi dengan kapasitas fiskal daerah dan kebutuhan organisasi pemerintahan.
