DPRD Nilai Anggaran Pendidikan DKI Belum Ideal
SinPo.id - Alokasi anggaran pendidikan DKI Jakarta tahun 2026 yang mencapai Rp19,75 triliun menuai sorotan. Anggota DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menilai besarnya porsi belanja pegawai dalam struktur anggaran perlu diimbangi dengan penguatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang lebih merata.
Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp14,94 triliun atau 75 persen dialokasikan untuk belanja pegawai. Yuke menyebut kebijakan itu dapat dimaklumi, namun tidak boleh mengurangi fokus pada peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
“Memang kesejahteraan guru penting, tetapi jangan sampai porsi anggaran yang besar ini mengurangi daya dorong untuk memperluas akses pendidikan,” kata Yuke di Jakarta, Minggu, 3 Mei 2026.
Dia menegaskan, tantangan utama pendidikan di Jakarta bukan hanya kualitas tenaga pengajar, tetapi juga ketimpangan akses yang masih terjadi di berbagai lapisan masyarakat.
Menurutnya, pendidikan seharusnya menjadi instrumen utama untuk menekan kesenjangan sosial.
“Kalau ingin menekan gini rasio, maka akses pendidikan harus benar-benar merata. Jangan ada anak yang putus sekolah hanya karena faktor ekonomi,” tuturnya.
Yuke menilai momentum Hari Pendidikan Nasional 2026 seharusnya menjadi refleksi bagi pemerintah daerah untuk meninjau ulang efektivitas distribusi anggaran. Dia menekankan, keadilan sosial tidak hanya diukur dari besarnya anggaran, tetapi juga dari dampaknya.
Adapun program bantuan sosial pendidikan tetap menjadi salah satu andalan Pemprov DKI. Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dialokasikan sebesar Rp3,25 triliun untuk lebih dari 700 ribu siswa. Sementara itu, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) mendapat anggaran Rp399 miliar bagi 15.825 mahasiswa.
Selain itu, lanjut dia, program Sekolah Swasta Gratis (SSS) juga diperluas dengan anggaran Rp253,62 miliar untuk 103 sekolah percontohan.
"Langkah ini ditujukan untuk menambah daya tampung pendidikan di tengah keterbatasan sekolah negeri," ujar Yuke.
Kendati demikian, Yuke mengingatkan bahwa program-program tersebut perlu diawasi secara ketat agar tepat sasaran.
“Distribusi anggaran harus transparan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
Dia juga menyoroti pentingnya pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pendidikan. Hingga Maret 2026, enam sekolah di Jakarta Barat telah direhabilitasi dengan total anggaran Rp126,12 miliar.
Menurut Yuke, pembangunan fisik harus berjalan seiring dengan penguatan pendidikan vokasi. Dia menilai sekolah kejuruan memiliki peran strategis dalam menyiapkan lulusan yang siap kerja.
“Pendidikan kejuruan harus diperkuat agar lulusan punya keahlian spesifik. Tapi itu juga harus diiringi dengan ketersediaan lapangan kerja,” ujar Yuke.
Yuke menambahkan, pengentasan kemiskinan melalui pendidikan tidak bisa berdiri sendiri. Dia menyebut perlu adanya sinergi antara sektor pendidikan dan ketenagakerjaan agar hasilnya lebih optimal.
“Pendidikan adalah kunci, tapi tanpa dukungan pasar kerja, hasilnya tidak akan maksimal,” tandasnya.
