Rano Dorong Dialog Buruh dan Pengusaha
SinPo.id - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya membangun ruang dialog antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah sebagai respons atas tekanan ekonomi global yang belum stabil.
Dia menilai peringatan Hari Buruh Internasional 2026 tidak boleh berhenti sebagai seremoni, melainkan momentum memperkuat komunikasi lintas pihak.
“Peringatan Hari Buruh ini hendaknya menjadi ruang dialog untuk menyampaikan aspirasi dan memperkuat perekonomian kota secara bersama-sama,” kata Rano, Minggu, 3 Mei 2026.
Rano menyebut ketidakpastian global menuntut semua pihak untuk mengedepankan kolaborasi, bukan berjalan sendiri-sendiri. Menurut dia, hubungan industrial yang sehat hanya bisa terwujud jika ada sinergi yang berkelanjutan.
“Di tengah tantangan global, kolaborasi adalah kunci agar kita tetap tangguh dan mampu melangkah maju,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, dia juga mengingatkan agar hak-hak pekerja tidak diabaikan di tengah tekanan ekonomi. Rano menilai buruh memiliki posisi strategis sebagai penopang utama aktivitas ekonomi, khususnya di Jakarta.
“Semangat perjuangan buruh harus terus dijaga. Jangan sampai kita abai terhadap hak-hak mereka,” kata Rano.
Dia menuturkan, pemerintah daerah berupaya menjaga daya beli pekerja melalui berbagai program perlindungan sosial yang terintegrasi. Salah satunya melalui Kartu Pekerja Jakarta (KPJ) yang terus dikembangkan sejak 2018.
“Hingga saat ini lebih dari 59 ribu KPJ telah diterbitkan dengan berbagai manfaat, mulai dari akses transportasi publik gratis hingga subsidi kebutuhan dasar,” ujar Rano.
Selain KPJ, kata dia, Pemprov DKI juga mengandalkan program bantuan lain seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), dan jaminan kesehatan daerah untuk menopang kesejahteraan kelompok pekerja, terutama yang berada di level upah minimum.
Rano menegaskan, penguatan jaring pengaman sosial tersebut menjadi bagian dari strategi menjaga stabilitas ekonomi kota. Namun, dia mengingatkan upaya tersebut perlu diiringi dengan komunikasi yang terbuka antar pemangku kepentingan.
“Kolaborasi tidak hanya soal program, tapi juga bagaimana kita membuka ruang dialog yang konstruktif,” tandasnya.
