Refleksi Hardiknas, P2G Soroti Rendahnya Literasi Anak hingga Kesejahteraan Guru

SinPo.id - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyoroti rendahnya kompetensi literasi dan numerasi anak-anak Indonesia yang jauh di bawah rata-rata negara di dunia, sebagai refleksi Hari Pendidikan Nasional 2026. 

Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim menjelaskan, survei hasil PISA (2022) Indonesia untuk aspek numerasi meraih skor 366 (sementara rata-rata dunia 472), aspek literasi meraih skor 359 (rata-rata dunia 476), dan aspek sains skornya 383 (rata-rata dunia 485). 

"Bahkan untuk bidang literasi, pada 2022 Indonesia alami skor terendah sepanjang sejarah keikutsertaan PISA. Pertama ikut tahun 2000 kita meraih skor 371, tahun 2022 malah nyungsep menjadi 359, rasanya sangat mengkhawatirkan dan memilukan,” kata Satriwan dalam keterangannya, Minggu, 3 Mei 2026.

Satriwan melanjutkan, hasil Tes Kompetensi Akademik (TKA) jenjang SMA/sederajat dan SMP/sederajat juga rendah (2026). Untuk SMA, potret mutu hasil belajar anak-anak sangat rendah, tergambar dari nilai rata-rata pelajaran bahasa Indonesia 55,38, bahasa Inggris 24,93, matematika 36,10. Untuk pelajaran IPS, seperti ekonomi 31,68 dan IPA seperti fisika 37,65.

"Rendahnya mutu hasil belajar akan memperburuk kualitas sumber daya manusia Indonesia, menurunkan daya saing, produktivitas angkatan kerja di masa mendatang termasuk PDB, seperti laporan Bank Dunia," ujarnya. 

Satriwan memaparkan, Bank Dunia dalam Human Capital Indeks (2020), memproyeksikan anak-anak Indonesia yang lahir 2020-an hanya mampu menggunakan potensi produktivitasnya sebesar 54 persen pada 2038 mendatang, jauh di bawah Singapura sebesar 88 persen, dan rata-rata dunia 56 persen. Posisi Indonesia juga di bawah Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Kondisi ini menghambat cita-cita menuju Generasi Emas 2045.

Dia menilai, buruknya kemampuan literasi dan numerasi anak-anak Indonesia, secara ekonomi dapat menyebabkan potential loss kurun waktu 2025-2029 sampai Rp1.123,4 triliun. Hal itu berdasarkan perhitungan dalam laporan World Literacy Foundation (2022).

Dalam laporan berjudul "The Economic and Social Cost of Illiteracy" kalkulasi kerugian akibat illiteracy buta membaca dan buta matematika, diasumsikan sebesar 1,2 persen dari GDP. Indonesia dikategorikan sebagai negara emerging (menuju negara maju) dengan GDP sebesar US$ 1,139 triliun (2022). Tahun 2025, GDP Indonesia naik menjadi 1,443 triliun.

"Jangan sampai menuju 2045, anak-anak kita badannya sehat karena MBG, tapi nalarnya rusak karena tidak mampu memahami apa yang dibaca dan lemah dalam memahami atau menghitung angka-angka, ini generasi paradoks namanya," kata Satriwan.

Refleksi berikutnya, P2G mendesak pemerintah pusat fokus pembenahan "Lima Pilar Tata Kelola Guru Nasional", yaitu aspek kompetensi, kesejahteraan, rekrutmen, distribusi, dan perlindungan guru. Lima pilar ini sangat krusial menjadi prioritas pemerintah, agar berbagai kebijakan pendidikan saling menopang satu sama lain. 

Satriwan menganggap, keberadaan SMA Unggul Garuda, Sekolah Rakyat, revitalisasi atau renovasi sekolah, termasuk MBG, akan sia-sia dampakanya jika rendahnya kemampuan dasar literasi-numerasi anak, rendahnya kompetensi dan kesejahteraan guru Indonesia tidak serius dibenahi.

"P2G mendorong Presiden Prabowo melalui Kemdikdasmen melakukan restrukturisasi tata kelola guru dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Upaya ini patut dimasukkan dalam revisi UU Sisdiknas," ungkapnya. 

Hal ini penting, karena tata kelola guru Indonesia tumpang-tindih, rumit, kompleks, bahkan diskriminatif. Misalnya, keberadaan klausul P3K Paruh Waktu (PW) berdasarkan Keputusan Menpan RB No. 16 Tahun 2025 membuat pengaturan Guru P3K makin buruk dan diskriminatif. 

"P2G menilai adanya Guru P3K PW tampak jelas melanggar Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, melanggar Undang-Undang Guru dan Dosen, dan tidak sesuai dengan cita-cita pendidikan nasional kita. Kami mendesak aturan PAN RB ini dicabut demi prinsip keadilan sosial," tegasnya. 

Menurutnya, regulasi Kepmenpan RB 16 /2025 tentang P3K PW makin memperlebar jurang pembedaan dan kastaisasi guru-guru nasional. Aturan ini menjadi biang kerok penyebab puluhan ribu guru P3K PW, berbulan-bulan belum mendapatkan gaji. 

Contoh di Kab. Lombok Tengah, Bandung, Pangandaran, Banyumas, Grobogan, Kudus, Musi Rawas, Deli Serdang, Banten, Kalimantan Barat, atau hampir merata di seluruh provinsi Indonesia. Di sana, para guru P3K PW belum kunjung menerima gaji dari pemerintah. Padahal mereka notabene Aparatur Sipil Negara. Kondisi demikian dapat melanggar asas-asas dalam manajemen berdasarkan UU ASN. 

"Keberadaan guru P3K PW diproduksi oleh negara, telah melanggar prinsip keadilan, non-diskriminatif, kepastian hukum, dan kesejahteraan ASN. Jadi kami meminta dengan sangat kepada Bapak Presiden Prabowo mencabut aturan yang diskriminatif terhadap guru," ucapnya. 

Di sisi lain, P2G mengapresiasi capaian pemerintah pusat termasuk Kemdikdasmen. Antara lain, revitalisasi atau renovasi sekolah, pada tahun 2025 pemerintah merevitalisasi 16.000 sekolah angka yang melampaui target sebelumnya 10 ribu sekolah. Lalu target 2026 jumlahnya melonjak jadi 70.000 sekolah.

Bahkan Presisden Parabowo menargetkan 288 ribu sekolah tuntas direvitalisasi sampai 2028. Capaian tersebut patut diapresiasi mengingat 44,98 persen sekolah secara umum dalam keadaan rusak sedang-berat (data 2024/2025).

Data menunjukkan terjadi krisis sanitasi di sekolah-sekolah Indonesia. Sekitar 293 ribu sekolah kekurangan akses air bersih dan sanitasi dasar. Sekitar 1 dari 5 sekolah tidak memiliki akses air bersih yang cukup dan 1 dari 3 sekolah tidak memiliki jamban layak dan terpisah. Masalah ini berdampak pada jutaan siswa, lebih 3 juta siswa belum mendapat air bersih di sekolah (Kemdikdasmen, Bank Dunia, UNICEF, 2020).

"Melalui revitalisasi sekolah yang gencar dilakukan, kami berharap Kemdikdasmen, Pemda, dan semua pihak terkait bertanggung jawab menghadirkan lingkungan belajar anak yang aman, nyaman, bersih, dan sehat. Kondisi tersebut akan mendukung tercapainya kualitas dan hasil belajar murid yang optimal," kata Satriwan.

P2G juga mengapresiasi Kemdikdasmen dalam satu tahun terakhir mampu mengakselerasi pelaksaan PPG Dalam Jabatan bagi guru. Prosentase guru yang memiliki sertifikat pendidik naik dari 1,9 juta dan sekarang sudah sekitar 2,7 juta orang. Jadi ada kenaikan dari semula 65 persen menjadi 92 persen, kurang lebih 800 ribu guru sudah mengikuti PPG Dalam Jabatan selama setahun kepemimpinan Abdul Muti.

"Kemajuan tersebut patut kita sukuri dan apresiasi kepada kepemimpinan Pak Abdul Muti, jajaran Kemdikdasmen berhasil mengakselerasi, merelaksasi aturan administrasi dan proses PPG Dalam Jabatan yang sebelumnya sangat sulit, antrenya lama seperti antrean haji. Dengan meraih sertifikat pendidik, guru akan mendapat tunjangan profesi, kesejahteraan bertambah, dan kompetensinya hendaknya meningkat, " tukasnya.