Agar Tragedi Bekasi Timur Tak Terulang

Terdapat sekitar 1.800 titik perlintasan rawan di Pulau Jawa yang sudah ada sejak zaman Belanda

SinPo.id -  Kecelakaan kereta yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat, pada Senin 27 April 2026 malam, menelan korban meninggal 16 orang dan 106 luka.

Catatan Kementerian Perhubungan, insiden bermula ketika KRL relasi Bekasi–Cikarang bertabrakan dengan mobil di perlintasan sebidang JPL 85. Rangkaian KRL tersebut kemudian dievakuasi dan ditetapkan sebagai Perjalanan Luar Biasa (PLB) dengan kode 5181.

Akibatnya, satu rangkaian KRL lain dengan kode PLB 5568 yang menuju Cikarang harus berhenti di peron Stasiun Bekasi Timur. Namun tak lama kemudian, KA Argo Bromo Anggrek (KA 4) relasi Jakarta–Surabaya datang dan tidak sempat berhenti sepenuhnya, sehingga menabrak KA PLB 5568 yang sedang berhenti.

Tragedi ini menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban dan menjadi sorotan publik terkait keselamatan transportasi massal. Salah satunya Presiden ke-5 Republik Indonesia yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, selain menyampaikan belasungkawa dia meminta sistem perkeretaapian Indonesia diperbaiki.

"Ibu Megawati mengikuti pemberitaan penanganan korban melalui media massa, beliau begitu sedih. Ibu Megawati berdoa bagi seluruh korban kecelakaan, khususnya bagi mereka yang dipanggil Tuhan agar dilancarkan jalannya dan mendapat tempat terbaik di surga," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto, Rabu, 29 April 2026.

Hasto mengatakan Megawati memberi arahan kepada para anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI untuk memberi perhatian khusus terkait pembenahan sistem keamanan kereta api di Indonesia, termasuk dengan melakukan rapat kerja dengan PT KAI dan pihak terkait.

"Ibu Megawati meminta seluruh anggota Poksi (Kelompok Fraksi) V PDI Perjuangan DPR RI yang dipimpin saudara Lasarus untuk mengadakan rapat guna melakukan pembenahan sistem keamanan, sistem komunikasi dan sistem instrumentasi kereta api," ujar Hasto menambahkan.

Megawati mengharapkan kejadian itu menjadi momentum untuk membenahi dan memperkuat sistem transportasi.

"Ke depan kereta api harus menjadi tulang punggung sistem transportasi nasional yang aman, nyaman, tepat waktu, dan memiliki jaminan kualitas pelayanan dan keamanan bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji menekankan wajibnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan perkeretaapian nasional. Perbaikan dalam sistem penting agar kejadian kecelakaan antara KRL Commuter Line dan Kereta Api Argo Bromo Anggrek di Bekasi tidak terulang.

"Peristiwa ini harus menjadi pelajaran penting. Evaluasi total terhadap sistem operasional, manajemen keselamatan, dan pengawasan harus segera dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang," kata Sarmuji, Selasa, 28 April 2026.

Partainya mendorong seluruh pihak terkait untuk bertindak cepat, transparan, dan akuntabel dalam menangani dampak kecelakaan tersebut. “Termasuk, dalam mengusut penyebabnya secara tuntas,” ujar Sarmuji menambahkan.

Sarmuji mengatakan agar pemerintah hadir secara maksimal dalam memberikan bantuan kepada para korban dan keluarga yang terdampak, dalam bentuk perawatan medis, santunan, maupun pendampingan psikososial.

"Pemerintah harus memastikan seluruh korban dan keluarganya mendapatkan bantuan yang maksimal dan menyeluruh," kata Sarmuji.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menegaskan pentingnya evaluasi terkait koordinasi dan integrasi pusat kendali perjalanan kereta, menyusul insiden kecelakaan kereta api jarak jauh dan Kereta Rel Listrik (KRL) di Bekasi Timur.

“Harusnya informasi dapat terintegrasi. Jadi hal ini perlu menjadi evaluasi. Integrasikan komunikasi pusat kendali jalur kereta. Khususnya yang layanannya berbeda atau tidak sejenis, karena sepertinya koordinasi berbeda,” kata Andi.

Menurut Andi, satu gangguan kecil dapat berkembang menjadi kecelakaan besar apabila mekanisme proteksi berlapis tidak bekerja secara optimal. Sehingga, evaluasi tidak boleh berhenti pada pencarian kesalahan teknis individual saja.

“Tetapi harus masuk pada pertanyaan yang lebih mendasar yakni apakah sistem persinyalan, komunikasi lapangan, prosedur penghentian darurat, dan koordinasi antaroperator telah benar-benar dirancang untuk menghadapi kondisi gangguan berlapis dalam koridor lalu lintas sepadat ini,”  ujar Andi menjelaskan.

Ia menilai jalur rel yang digunakan secara bersamaan oleh berbagai jenis layanan kereta membutuhkan sistem pengendalian yang lebih presisi, agar ke depannya insiden serupa tidak terulang lagi.

“PT KAI harus mampu menyiapkan sistem komunikasi dan pengendalian secara terintegrasi sehingga dapat mengontrol setiap pergerakan kereta, meski berbeda layanan," katanya.

Langkah Tegas Presiden

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan segera membangun fly over pada jalur perlintasan sebidang kereta api di Bekasi.  Selain itu  ia memerintahkan jajarannya segera menginvestigasi atas kejadian kecelakaan yang terjadi.

Namun, secara garis besar, Prabowo menyoroti banyaknya perlintasan kereta api yang tidak dijaga. Untuk itu, Prabowo menyetujui usulan Pemda Bekasi membangun flyover di lokasi kejadian. Anggaran pembangunan flyover itu bersumber dari bantuan presiden (banpres).

"Kita akan atasi, Pemerintah Daerah Bekasi telah mengajukan dibuat fly over, karena bekasi ini juga padat dan keperluan kereta api itu sangat penting, sangat mendesak, jadi saya sudah setujui dibangun fly over langsung oleh bantuan presiden," kata Prabowo, usai menjenguk para korban kecelakaan kereta yang dirawat di RSUD Bekasi, Selasa 27 April 2026.

Tak hanya di Bekasi, Prabowo menyatakan terdapat sekitar 1.800 titik perlintasan serupa di Pulau Jawa yang sudah ada sejak zaman Belanda. Prabowo memerintahkan seluruh jajaran terkait untuk memperbaiki semua perlintasan tersebut.

"Apakah dengan dilakukan pos jaga atau flyover, nanti pelaksanaannya kita tunjuk, kita perhitungkan sekitar hampir Rp 4 triliun. Demi keselamatan dan demi karena kita sangat penting, kita sangat perlu kereta api, ya kita harus keluarkan itu. Sekarang saatnya, sudah berapa puluh tahun tidak dilakukan, kita sekarang lakukan," katanya. (*)