Respons Yusril, Golkar Usul Ambang Batas Parlemen 5 Persen
SinPo.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengusulkan ambang batas Parlemen menjadi 5 persen. Kenaikan angka untuk ambang batas itu dinilai ideal.
Demikian disampaikan Sarmuji merespons usulan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Sarmuji mengatakan partai politik (parpol) yang memiliki sedikit kursi di Parlemen justru akan paling sibuk karena harus menjalani sejumlah rapat secara bersamaan, baik rapat komisi maupun rapat alat kelengkapan dewan.
"Untuk ambang batas parlemen kami mengusulkan angka yang moderat saja, yaitu 5 persen. Sedikit di atas ambang batas Parlemen pada pemilu lalu," kata Sarmuji di Jakarta, Kamis, 30 April 2026.
Dia mengatakan usulan Yusril soal ambang batas Parlemen yang menyamai jumlah komisi di DPR RI lebih tepat sebagai syarat pembentukan fraksi, bukan ambang batas Parlemen.
Jika demikian, Ketua Fraksi Partai Golkar ini mengusulkan agar ambang batas pembentukan fraksi sejumlah dua kali alat kelengkapan dewan (AKD). Jumlah alat kelengkapan dewan di DPR sebanyak 13 komisi ditambah tujuh badan.
Menurutnya, semua parpol masih mempunyai kesempatan mencapai ambang batas lima persen. Terakhir, tinggal rakyat yang menjadi penentu.
"Kombinasi ambang batas parlemen dan ambang batas pembentukan fraksi akan membantu sistem pemerintahan presidensial berjalan lebih efektif," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengusulkan jumlah komisi di DPR RI dijadikan ambang batas bagi partai politik peserta pemilu legislatif untuk bisa duduk di Parlemen serta bisa membentuk fraksi.
Yusril menjelaskan maksud dari jumlah komisi itu, yakni setiap partai politik harus mendapatkan minimal 13 kursi di DPR RI karena kini jumlah komisi di DPR RI sebanyak 13 komisi.
"Misalnya, yang dijadikan acuan adalah sebenarnya berapa komisi yang ada di DPR. Nah, itu kan sekarang diatur dalam tata tertib, seyogianya diatur dalam undang-undang," kata Yusril.
