Pemprov DKI Pastikan Anggaran Belanja Pendidikan Tidak Terpangkas
SinPo.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan belanja program pendidikan tidak akan terpangkas kendati terjadi penurunan signifikan dana transfer dari pusat. Sikap ini ditegaskan di tengah pemotongan dana bagi hasil (DBH) yang mencapai Rp15 triliun.
Gubernur Pramono Anung mengatakan, seluruh program bantuan pendidikan tetap menjadi prioritas dan tidak mengalami pengurangan anggaran.
“Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Jakarta akan memotong garis ketidakberuntungan dalam keluarga yang tidak mampu,” ujar dia dalam keterangannya, Minggu, 26 April 2026.
Menurut dia, komitmen tersebut tercermin dari alokasi anggaran Rp253,6 miliar untuk program sekolah swasta gratis.
"Tahun ini, pemerintah menambah 63 sekolah swasta ke dalam program itu, sehingga totalnya menjadi 103 sekolah," tuturnya.
Selain memperluas cakupan sekolah gratis, Pramono juga menyebut, pemerintah daerah mempertahankan program bantuan lain seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta kebijakan pemutihan ijazah.
"Di tengah tekanan fiskal, keputusan menjaga belanja pendidikan menandakan arah kebijakan yang menempatkan sektor ini sebagai bantalan sosial utama," tandasnya.
