Perluas Sekolah Gratis, Pemprov DKI Gandeng Ratusan Sekolah Swasta Jadi Mitra
SinPo.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperluas skema sekolah gratis dengan menggandeng ratusan sekolah swasta pada 2026. Kebijakan ini dinilai sebagai upaya menambal keterbatasan daya tampung sekolah negeri sekaligus menekan kesenjangan akses pendidikan di ibu kota.
Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 312 Tahun 2025, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan 103 sekolah swasta sebagai mitra program dengan total anggaran mencapai Rp253,6 miliar.
Dari jumlah tersebut, 40 sekolah merupakan penerima lanjutan dengan durasi pendanaan penuh selama Januari–Desember 2026, sedangkan 63 lainnya merupakan peserta baru yang mulai menerima dukungan pada semester kedua tahun depan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan perluasan program ini bukan sekadar kebijakan bantuan, melainkan strategi jangka panjang untuk memutus siklus ketimpangan pendidikan.
“Jakarta secara sungguh-sungguh mulai mengalokasikan anggaran untuk sekolah swasta gratis,” ujar Pramono dalam keterangan resminya, Minggu, 26 April 2026.
"Saya berharap langkah tersebut memutus rantai ketidakberuntungan dalam keluarga kurang mampu," sambungnya.
Adapun program ini mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga SMA/SMK dan SLB, yang tersebar di lima wilayah administrasi.
Menurut Pramono, skema pendanaan berbeda antara sekolah lama dan baru dinilai sebagai bentuk penyesuaian fiskal sekaligus tahap uji implementasi sebelum diperluas lebih lanjut.
Di sisi lain, kata dia, Pemprov DKI memastikan program bantuan pendidikan lain tetap berjalan. Bantuan seperti Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, serta kebijakan pemutihan ijazah disebut tetap menjadi bagian dari paket intervensi pendidikan daerah.
Pramono menilai kombinasi berbagai program tersebut akan menjadi fondasi bagi sistem pendidikan yang lebih inklusif.
“Ini pijakan awal lahirnya generasi Jakarta yang lebih maju melalui akses pendidikan yang inklusif, tuntas, dan berkualitas,” kata Pramono.
Kendati demikian, lanjut dia, efektivitas program sekolah swasta gratis masih akan diuji, terutama terkait pengawasan penggunaan anggaran dan kualitas layanan pendidikan di sekolah mitra.
"Pemerintah daerah menghadapi tantangan memastikan bahwa subsidi tidak hanya memperluas akses, tetapi juga menjaga standar pendidikan yang setara dengan sekolah negeri," tandasnya.
