Sulut Sambut Kerja Sama dengan KP2MI, Solusi Baru Tekan Pengangguran

SinPo.id - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, di Kantor KP2MI, Jakarta, Jumat 24 April 2026. Langkah ini merupakan bentuk sinergi konkret antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas penempatan serta perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

​"Kerja sama ini adalah implementasi nyata sinergitas pusat dan daerah. Kami berkomitmen memberikan pelindungan maksimal dari sebelum berangkat, selama bekerja, hingga setelah kembali ke tanah air," kata Mukhtarudin.

​Mukhtarudin menegaskan, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, KP2MI kini memiliki mandat yang lebih kuat. Transformasi dari BP2MI menjadi kementerian membuat lembaga ini berfungsi ganda sebagai operator sekaligus regulator sesuai amanat UU Nomor 18 Tahun 2017 dan diperkuat melalui serangkaian Perpres di tahun 2024.

​Mukhtarudin juga menekankan pergeseran paradigma penempatan pekerja migran. KP2MI kini fokus mendorong pekerja dari kategori low skill menuju medium-high skill.

Pemerintah juga menargetkan penempatan 500.000 tenaga kerja kompeten pada sektor-sektor strategis seperti caregiver, hospitality, nurse, hingga welder secara bertahap hingga 2029 melalui program unggulan seperti SMK Go Global.

Fokus utama dari kerja sama ini terletak pada penguatan kualitas dan jaminan keamanan bagi para pekerja migran.

Melalui sinergi ini, kedua belah pihak berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan menyiapkan calon pekerja agar memiliki kompetensi dan kualitas yang mumpuni sebelum ditempatkan di luar negeri.

Selain penguatan keahlian, langkah preventif juga menjadi prioritas guna menekan angka keberangkatan non prosedural yang berisiko tinggi bagi keselamatan pekerja. 

Tak berhenti di situ, program ini juga mencakup pemberdayaan purna Pekerja Migran melalui pelatihan dan pembekalan ekonomi bagi mereka yang telah kembali ke daerah asal, termasuk dukungan bagi keluarga mereka di Sulawesi Utara agar dapat mandiri secara finansial.

Mukhtarudin menggarisbawahi bahwa sinergi ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo. Di mana peningkatan kapasitas dan pelindungan warga negara di luar negeri menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda pemerintahan saat ini.

"Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, kami sebagai pembantu Presiden akan melaksanakan sepenuhnya amanah ini. Harapannya, dengan kerja sama ini, kita mampu mengatasi tantangan, peluang, serta hambatan yang ada secara sinergis," kata Mukhtarudin.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, menyatakan rasa syukur dan apresiasinya atas keterbukaan akses serta peluang yang diberikan oleh KP2MI.

Yulius menyampaikan, kerja sama ini menjadi angin segar bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menekan angka pengangguran terbuka yang saat ini menyentuh angka 6,12 persen. 

Yulius memaparkan kondisi demografis Sulawesi Utara yang memiliki sekitar 1,2 juta penduduk usia produktif. Meski sebagian besar sudah bekerja, masih terdapat sekitar 100.000 hingga 120.000 orang yang masuk dalam kategori pengangguran terbuka.

"Jujur saja, menciptakan lapangan kerja formal di daerah adalah tantangan besar. Kami terus berupaya mengundang investor, bahkan saat ini ada 15 duta besar negara sahabat di Manado untuk melihat peluang investasi di sektor blue economy, pertambangan, hingga potensi alam kami yang masih zero emission," ujar Yulius.

Namun, ia mengakui bahwa investasi dalam negeri saja tidak cukup. Oleh karena itu, program penempatan tenaga kerja ke luar negeri yang difasilitasi KP2MI dianggap sebagai solusi yang sangat meringankan beban daerah.

Dia kemudian menyoroti beberapa kendala yang selama ini menghambat pengiriman tenaga kerja asal Sulawesi Utara, khususnya ke negara-negara seperti Jepang yang memiliki permintaan hingga 2.000 tenaga kerja.

"Tantangan utama kami ada tiga, bahasa, budaya, dan Skilling. Selama ini metode pelatihan sering tidak efektif karena durasi yang terlalu lama, hingga 6 bulan, yang membuat calon pekerja bosan dan mundur," jelasnya.

"Untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov Sulawesi Utara berkomitmen merevitalisasi pendidikan, guna mendorong SMK dan perguruan tinggi untuk menyiapkan kurikulum yang membuat lulusan langsung 'siap pakai' di pasar global," tukasnya.