Trump Ubah Sikap, Perintahkan Perpanjangan Gencatan Senjata Tak Terbatas dengan Iran
SinPo.id - Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya memberikan perpanjangan gencatan senjata tanpa batas waktu kepada Iran, setelah sebelumnya menyatakan tidak akan memperpanjang gencatan senjata dua pekan yang berakhir pekan ini.
Langkah mendadak ini terjadi setelah rencana perundingan damai yang dipimpin Wakil Presiden JD Vance di Islamabad, Pakistan, gagal terlaksana. Iran menolak mengirim delegasi selama blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran di Selat Hormuz masih diberlakukan.
Dalam unggahan di Truth Social, Trump menyebut keputusan tersebut diambil atas permintaan Field Marshal Asim Munir dan Perdana Menteri Shehbaz Sharif dari Pakistan. “Saya telah mengarahkan militer untuk melanjutkan blokade, namun juga memperpanjang gencatan senjata hingga pihak Iran menyampaikan proposal resmi,” tulisnya.
Tekanan Politik dan Diplomasi
Keputusan ini menyoroti kesulitan pemerintahan Trump dalam bernegosiasi dengan Iran, terutama setelah serangan 28 Februari yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Sejak itu, perang menjadi beban politik dengan korban 13 tentara AS serta melonjaknya harga minyak dan gas akibat ketegangan di Selat Hormuz.
Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan pihaknya tidak akan berunding di bawah ancaman. “Trump berusaha menjadikan meja perundingan sebagai meja penyerahan. Kami tidak menerima negosiasi di bawah bayang-bayang ancaman,” tulisnya di X.
Reaksi Pengamat
Meski keputusan Trump dianggap sebagai “pembalikan besar”, sejumlah pakar menilai langkah ini memberi ruang diplomasi. Richard Haas, Presiden Emeritus Council on Foreign Relations, mengatakan perpanjangan gencatan senjata memberi waktu bagi Iran untuk menyusun posisi bersama. “Ini lebih baik daripada memaksakan posisi Amerika yang bisa dianggap menghina martabat mereka,” ujarnya.
Dengan gencatan senjata yang kini berlaku tanpa batas waktu, masa depan perundingan damai AS–Iran masih belum jelas, namun keputusan ini dinilai membuka peluang bagi jalur diplomasi yang lebih realistis.
